Jakarta, Bali Tribune
Partai Golkar siap mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hingga Pemilu 2019. PG akan menjaga stabilitas pemerintahan agar bisa berjalan aman dan efektif.
“Setelah deklarasi pencalonan Pak Jokowi, kami intruksikan kepada semua kader Golkar untuk menjaganya. Kami siap menjaga stabilitas pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, di Jakarta, Jumat (29/7). Ia menjelaskan Golkar akan menjadi yang terdepan dalam menyukseskan program pemerintah. Setiap program yang pro rakyat, akan didukung penuh partainya.
Golkar juga mengedepankan politik kebangsaan yaitu bersama-sama membangun bangsa. Setiap partai politik (parpol) diperlakukan sebagai sahabat dan teman, bukan lawan, apalagi memusuhi. “Politik kebangsaan menjadi tujuan kami. Politik kebangsaan artinya fokus dan utamakan pembangunan bangsa di atas segalanya,” ujar mantan ketua DPR ini.
Manuver Politik Golkar
Presiden Jokowi hendaknya waspada dan tidak tergoda manuver politik Partai Golkar yang mendorong dirinya kembali sebagai bakal capres Pemilu 2019. Manuver Golkar dinilai kontraproduktif bagi kepemimpinan Jokowi.
“Pendeklarasian ini saya lihat justru bisa jadi bumerang bagi Jokowi. Kalau kata anak muda sekarang, ini ibarat jebakan Batman!” kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, Jumat (29/7).
Diketahui, dalam acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Kamis (28/7), yang ikut dihadiri Jokowi, resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai bakal capres pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Usamah, dari jangka waktu lima tahun pemerintahannya saat ini, Jokowi belum mencapai masa dua tahun menjabat. Saat ini yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia adalah fokus pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi agar roda perekonomian nasional bisa terus bergerak maju.
Bagi Usamah, deklarasi itu tak lebih dari manuver politik, dan justru sangat kontra produktif bagi kepemimpinan Jokowi. “Karena, bisa jadi presiden malah hanya akan disibukkan dengan agenda-agenda politik yang sudah pasti terselip di balik dukungan tersebut,” kata enterpreneur dan penulis buku-buku biografi tokoh nasional ini.
Usamah mengingatkan, dukungan rakyat terhadap Jokowi sebagai Presiden pada Pemilu 2014 lalu dikarenakan kekuatan personal Jokowi yang dianggap pro rakyat. Partai politik hanya sebagai pengusung.
“Jadi Presiden harus fokus dulu tiga tahun ke depan untuk memenuhi harapan rakyat, terutama mewujudkan Nawacita,” ujar Usamah. Usamah mengakui, dukungan Golkar terhadap pemerintah memang sangat diperlukan untuk menjaga check and balance di parlemen.
“Tapi urusan dukung mendukung pada pilpres mendatang tidak perlu dipikirkan sekarang. Belanda masih jauh!” tandasnya. Bilamana kinerja pemerintahan Jokowi sesuai harapan rakyat, Usamah meyakini, dalam Pilpres 2019 rakyatlah yang akan meminta Jokowi untuk maju kembali sebagai capres 2019-2024.
