BALI TRIBUNE - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu kekuatan perbankan Indonesia dan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), diharapkan mampu mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan berperan optimal dalam pembiayaan pembangunan, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah dalam sambutannya saat Evaluasi Kinerja BPR/S Provinsi Bali 2017 dan Outlook Ekonomi 2018 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Rabu (6/12), menjelaskan secara umum, kinerja perbankan Bali hingga September 2017 masih tumbuh positif, hal ini tercermin dari total aset bank mencapai Rp122,2 triliun dengan pertumbuhan aset perbankan mencapai 10,26 persen (year on year/yoy).
Jumlah itu lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2016 lalu tumbuh 7,58 persen (yoy). Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp96,8 triliun, tumbuh sebesar 10,89 persen (yoy) atau meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 5,19 persen (yoy) dan penyaluran kredit tercatat sebesar Rp81,4 triliun atau tumbuh sebesar 7,39 persen (yoy), melambat dari periode sebelumnya yang tumbuh 9,93 persen (yoy).
Secara khusus, kinerja industri BPR di Provinsi Bali kata Hizbullah tergolong cukup baik, meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset BPR di Bali hingga September 2017 tercatat sebesar Rp13,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,87 persen (yoy), jauh melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,87 persen (yoy.) Dari sisi funding, DPK tercatat sebesar Rp9,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,31 persen.
Jumlah itu lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,54 persen (yoy). "Porsi DPK masih didominasi oleh dana mahal yaitu deposito sebesar 73 persen dengan nominal sebesar Rp6,7 triliun, sedangkan tabungan sebesar 27 persen dengan nominal sebesar Rp2,4 triliun," paparnya. Sementara itu, sumber dana BPR di Bali yang disalurkan melalui kredit tercatat sebesar Rp9,5 triliun dengan peningkatan sebesar 8,73 persen atau Rp762 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,73 persen (yoy).
Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) disebutkan Hizbullah mencapai 72,99 persen, dibandingkan angka September 2016 yang tercatat sebesar 85,61 persen. Secara komposisi, penyaluran kredit BPR di Bali didominasi oleh kredit produktif sebesar 63,3 persen atau Rp6 triliun yang terdiri dari kredit modal kerja 48,65 persen atau Rp4,6 triliun dan kredit investasi 14,6 persen atau Rp1,4 triliun. Selama setahun terakhir, rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah meningkat dari 5,75 persen menjadi 7,82 persen.
Kontribusi terbesar NPL tersebut berasal dari sektor ekonomi perdagangan, kontruksi dan bukan lapangan usaha lainnya. Beberapa permasalahan pun dihadapi oleh BPR/Syariah di Provinsi Bali dalam meningkatkan kinerjanya diantaranya, masalah permodalan, manajemen bank, governance, kehandalan sistem teknologi informasi. "Pencapaian kinerja BPR di Provinsi Bali sampai dengan posisi September 2017 banyak menghadapi persoalan yang harus diselesaikan dan dihadapi," imbuhnya. Hizbullah mengajak seluruh pengurus BPR menyambut era MEA untuk sektor perbankan tahun 2020 dan tantangannya dengan optimisme tinggi, melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas SDM, penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana menyampaikan apresiasi atas kerja keras pengurus BPR/S, sehingga kinerja BPR sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta menyambut pentingnya kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Provinsi Bali 2017 dan Outlook Ekonomi 2018 ini untuk memajukan perekonomian Bali ke depan.
"Menjadi perhatian kita, meningkatkan industri perbankan jika ingin mencapai target," katanya. Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara saat ini mengawasi 179 BPR/S, yang masing-masing tersebar di Provinsi Bali sebanyak 136 BPR, di Provinsi NTB sebanyak 32 BPR dan Provinsi NTT sebanyak 11 BPR.
