Diposting : 18 August 2021 01:42
ARW - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali menunjukkan dari total 1.433 LPD yang ada di Bali, tidak semuanya berkembang dengan baik. Tercatat sebanyak 158 LPD (11,03 persen) di Bali justru dinyatakan bangkrut atau sudah tidak beroperasi.
Dari jumlah tersebut, LPD yang bangkrut paling banyak terdapat di Kabupaten Tabanan, yakni mencapai 54 LPD, Disusul di Kabupaten Gianyar (31 LPD), Buleleng (25 LPD), Karangasem (24 LPD), Badung dan Bangli masing-masing 8 LPD, Klungkung (4 LPD) dan Jembrana I LPD. Sementara di Kota Denpasar dengan total tidak ada di antaranya yang dinyatakan bangkrut.
“Bercermin dari berbagai persoalan yang kerap membelit LPD inilah lantas Bakumham Partai Golkar berinisiatif menggelar webinar dalam rangka mencari solusi serta penguatan LPD,” ujar Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, Selasa (17/8) di Kantor DPD Golkar Bali, didampingi Ketua Panitia Webinar, I Made Bandem Dananjaya.
Webinar yang rencananya dilaksanakan Jumat (20/8) di Kantor DPD Partai Golkar Bali, mengusung tema “Penguatan LPD Dari Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Keuangan”, diungkapkan Sri Wigunawati berangkat juga dari proses pendampingan yang pernah dilakukan Bakumham Partai Golkar Bali terhadap beberapa LPD yang dibelit masalah.
“Ada tiga hal pokok yang akan kita soroti nantinya dalam webinar tersebut di antaranya aspek regulasi, kelembagaan dan tata kelola keuangan,” sebutnya.
Disebutkan, dalam webinar nanti akan hadir sebagai pembicara utama antara lain, Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan (Aspek Filosofis dan Kelambagaan), Dr. I Nyoman Sukandia, S.H., MH. (Aspek Yuridis) dan Prof Dr I Wayan Ramantha, SE., MM., Ak. (Aspek Ekonomi Sosiologi).
Sementara itu I Made Bandem Dananjaya, selaku ketua panitia kegiatan pada kesempatan ini menegaskan, webinar kali ini merupakan respon dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi di LPD, serta dalam rangka mengedukasi serta mengkaji langkah, solusi yang harus ditempuh dalam menjaga eksistensi LPD.
“Kegiatan webinar ini nantinya memiliki sifat diskusi serta penyuluhan hukum dengan materi yang akan disampaikan narasumber sesuai tema yang telah ditentukan,” pungkasnya.
