Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42.000 Tenaga Medis akan Dijadikan PNS

Nila Djuwita F. Moeloek

Denpasar, Bali Tribune

Guna menunjang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menyambut baik pernyataan Wapres RI, Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah untuk mengangkat tenaga kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan ini memiliki syarat yakni, tenaga kesehatan tersebut mau ditempatkan di tempat yang terpelosok di Indonesia. “kita masih memerlukan 42.000 tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pelosok di Indonesia” ucapnya setelah membuka acara Loka Karya dan Rakernas Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Hotel Mercure, Kuta, Rabu (13/4).

Tenaga kerja kesehatan yang dimaksud mencakup dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga kesehatan lingkungan. Menurutnya banyak lulusan dari bidang tersebut yang belum tertarik mengabdi di pelayanan kesehatan yang terpencil.

Sehingga untuk menarik hati tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil, pihaknya akan mengangkatnya menjadi PNS. “itu untuk mengugah minat alumnus untuk mengabdi pada bidangnya di pelosok Indonesia” terangnya.

Berdasarkan data yang diberikannya, terdapat 9.523 puskesmas yang ada di Indonesia. Dari jumlah puskesmas yang disebutkan, tenaga dokter yang terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan Lingkungan atau Kesling yang masih sangat minim.

Nila juga berharap agar institusi yang terkait untuk mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk di daerah masing-masing. “Kami akan segera melakukan maping atau pemetaan untuk mengetahui jumlah perawat dan kebutuhan perawat sendiri baik sebagai tenaga pengajar hingga yang terbawah sebagai perawat di pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya” jelasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menyerap tenaga atau sdm sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Bali, I Made Suwitra menyatakan sampai saat ini di Bali, tenaga Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian masih kurang. Jumlah sanitarian di Bali hanya berjumlah 600 petugas saja.

Sebanyak 600 petugas Kesling di Bali sendiri tersebar di institusi pemerintahan, rumah sakit dan puskesmas di Bali. Rata-rata setiap institusi memiliki seorang sanitarian saja. “Kebutuhan tenaga sanitarian itu 1:40.000, jadi kurang lebih 1000 tenaga yang dibutuhkan,” jelasnya

Dalam menunjang hasil yang maksimal, petugas kesling di Bali perlu menambah sekiranya 1000 petugas yang diharapkan mampu dalam menjalankan program pokoknya. Namun untuk menambah jumlah petugas kesling sendiri itu semua tergantung dengan pemerintah daerah apakah mampu menyerap tenaga.

“Sebenarnya jika ada dua petugas kesling di setiap puskesmas atau intitusi lain bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena keterabasan anggaran institusi sehingga petugas kesling belum bisa dianggkat” jelasnya. Tenaga Kesling atau Sanitarian dianggap sebagai stakeholders kunci yang perlu didorong perannya dalam menangani masalah masalaha kesehatan lingkungan.

wartawan
habit

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.