Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anggaran Pilkada Gianyar Gamang

AA Gde Putra (ata)

Gianyar, Bali Tribune

Meski sejumlah bakal calon (balon) sudah mulai bermunculan, bahkan beberapa di ataranya sangat gencar bersosialsasi, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar justru masih kebingungan, menyusul belum jelasnya nominal anggaran Pilkada Gianyar yang masuk dalam APBD Gianyar 2017.

Ketua KPU Gianyar, AA Gede Putra yang ditemui pada Minggu (22/01/2017), menyatakan, hingga kini pihaknya belum mendapat kepastian perihal anggaran Pilkada Gianyar di APBD Gianyar 2017. Sebelumnya, pihak KPU Gianyar mengajukan anggaran senilai Rp24 miliar. Namun, sampai saat ini belum jelas apa sudah masuk dan bisa digunakan apa belum.

“Dari informasi yang kami terima, anggarannya sudah masuk di APBD, namun masih kita telusuri berapa sesungguhnya angka yang pasti,” jelasnya. Nominal anggaran ini dinilai penting, karena akan disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan di tahun 2017. Terlebih, jumlah yang diajukan itu untuk pembiayaan semua tahapan.

Anggaran sebesar Rp24 miliar itu termasuk juga untuk pembayaran mengikuti bimtek, rekrutmen ketua dan anggota PPS, PPK dan panitia ad hoc serta yang lainnya. “Februari, KPU mulai rapat bersama Kesbangpolinmas, Discapil, parpol. Karena itu kami harus segera berkoordinasi dengan Pemkab karena kegiatan pilkada ini membutuhkan anggaran,” jelasnya.

Walau tahapan Pilkada Gianyar baru di mulai pada Oktober 2017 nanti, menurutnya, KPU Gianyar dan penyelenggaran di daerah lain sudah mulai kerja dari awal Tahun 2017. Persoalan yang paling urgent menurutnya adalah data pemilih dan sosialisasi kepada pemilih pemula. “Ini penting agar tahapan pilkada berjalan lancar,” terangnya

Ditambahkan, saat ini, KPU Gianyar tengah mempersiapkan dokumen-dokumen dan segala peraturan yang nantinya digunakan oleh parpol peserta pilkada. Di samping itu, mulai awal Tahun 2017 ini, KPU akan mulai gencar melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula, utamanya menyasar SMA-SMK yang ada di Kabupaten Gianyar. (ata)

wartawan
redaksi

OJK Tuntaskan Penyidikan Pindar Crowde, Berkas Lengkap dan Tersangka Diserahkan ke Jaksa

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB). Dalam perkara ini, OJK juga menetapkan YS, Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CMB, sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Oknum Wartawan di Jembrana Divonis 6 Bulan Penjara

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui tahapan persidangan, akhirnya kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat seorang oknum wartawan berinisial IPS (49) akhirnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara pada Selasa (27/1). Kendati divonis bersalah, namun dikenakan pidana bersyarat.

Baca Selengkapnya icon click

Minta Buka Kembali Pengaduan, Pengempon Pura Dalem Balangan dan Tim Kuasa Hukum Datangi Ombudsman RI

balitribune.co.id | Denpasar - Babak baru kasus Pura Dalem Balangan, Jimbaran. Selain sedang bergulir di Polda Bali, kasus ini juga diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Jakarta. Pengempon Pura Dalem Balangan, Drs.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Serahkan Penghargaan Bagi Lansia yang Melampaui UHH 75 Tahun

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan humanis kembali ditunjukkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melalui pemberian penghargaan kepada masyarakat lanjut usia (Lansia) yang berhasil melampaui Usia Harapan Hidup (UHH) 75 tahun ke atas. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan antargenerasi.

Baca Selengkapnya icon click

Tabrak Aturan Tata Ruang dan DAS, Proyek PT The Raz Sadajiwa di Tegalalang Dihentikan

balitribune.co.id | Gianyar - Menuai sorotan banyak pihak, proyek restaurant milik PT The Raz Sadajiwa di Kawasan Ceking, Tegalalang, Rabu (28/1), dihentikan sementara. Setelah Tim Bidang Penegakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melakukan pengawasan dan validasi perizinan  secara langsung dan didapati belum mengantongi perizinan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.