BALI TRIBUNE - Dari hasil pemantauan status gizi (PSG)  yang merupakan program dari  Direktorat Gizi Kemenkes RI dengan menggandeng Dinas Kesehatan Bali tahun 2017, jumlah kasus stunting atau balita dengan  tinggi badan  tidak sesuai dengan umur di Kabupten Bangli di angka  28,4 persen, sementara secara umum untuk Bali  mencapai angka 19,1 persen.

Hal tersebut disampaikan Kabid Kesmas  dr I Nyoman Arsana, Senin (7/5). Dikatakan, angka 28,4 persen tersebut sepenuhnya hasil pemanantuan yang dilakukan Pusat dikoordinir Diskes Bangli bekerjasama dengan Jurusan Gizi Poltekes Denpasar. Kemudian untuk pelaksanaan menggunakan sample, sedikitnya ada 300 sample yang diambil. “Sample yang diambil setiap tahun berbeda, mungkin sekarang di wilayah Songan, tahun depan bisa jadi diambil daerah yang lain,” ungkapnya seraya mengatakan sample diambil di seluruh wilayah Bangli, yang notabene ada empat kecamatan.

Dalam pemantauan menyasar rumah tangga yang memiliki balita dan ibu hamil. Pada balita dilakukan pengukuran berat badan, tinggi dan panjang badan. Sedangkan pada ibu hamil dilakukan pengukuran status gizi. ”Kami di dinas hanya mendapingi untuk sample ditentukan oleh Diskes Bali begitupula untuk hasilnya,” ujarnya. Paparnya, tahun 2015 angka stunting di Bangli 28,6 persen dan ditahun 2016 diangka 25,7 persen.

Menurut I Nyoman Arsana masalah utama stunting atau tinggi badan anak tidak sesuai usia terjadi akibat kekurangan asupan gizi. Gizi menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan. Dimulai dari dalam kandungan ibu. ”Salah satu  faktor utama  terjadinya stunting  adalah pola asup yang tidak tepat. Seringkali ibu memberikan makanan kepada anaknya berdasarkan kesukaan dan pilihan anaknya, bukan berdasarkan kandungan gizi, seperti memberikan makan snack,” ujarnya.

Dampak stunting dapat menggagu perkembangan otak pada anak balita, dan pada akhirnya akan berdampak pada kepintaran. Untuk menekan angkan stunting, Dikes secara rutin melakukan pemanatauan, namun karena keterbatasan anggaran baru bisa sebatas menyebar garam bersyodium. ”Penangan stunting tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja (Diskes), namun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.