Negara, Bali Tribune
Setelah pihak UPT Jembatan Timbang (JT) Cekik kewalahan dengan berbagai dampak atas pemberlakukan dan penerapan aturan tonase yang dirasakan tidak optimal, pihak Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Hubinfokom) Provinsi Bali berencana akan menerapakan strategi baru yang dirasakan jauh lebih ampuh dalam penertiban dan penindakan kelebihan muat.
Dalam rapat strategi penanganan pelanggaran lebih muat angkutan barang di UPT JT , Selasa (17/5), yang dihadiri steak holder terkait dari Pemrov Bali, Polda Bali dan Pemkab Jembrana, Kepala Dinas Hubinfokom Provinsi Bali I Ketut Artika menyatakan pihaknya setelah berkordinasi dengan Jembatan Timbang yang ada di Jawa, pihaknya akan membuat MoU dengan Pemprov Jawa Timur. Dalam MoU yang natinya melibatkan Pemrop Bali, Pemkab Jembrana dan Pemprov Jawa Timur serta ASDP dan GASDAP itu akan diatur pencegahan terhadap truk kelebihan muat dari dan ke Bali dengan toleransi 25 persen seperti dalam Perda Provinsi Jawa Timur.
Kabid Perhubungan Darat, Stenly, dalam pemaparannya menyebutkan tawaran strategi itu nantinya dilakukan dengan pemberian sticker terhadap truk yang masuk jembatan timbang baik di Bali maupun di Jawa Timur dengan menempatkan personil di jembatan timbang Watu Dodol, Banyuwangi. Stiker itu nantinya masing-masing berwarna hijau bagi kendaraan truck tidak melebihi tonase dan sticker merah bagi truk yang melebihi toleransi tonase 25 persen.
Bagi truk yang dipasangi stiker merah itu makasecara otomatis dilarang untuk keluar maupun masuk Bali, begitupula jika ada pihak yang meloloskannya akan ada sanksi yang terintergrasi sesuai kewenangan masing-masing serta ada resiko masing-masing pihak yang harus ditanggung.
Kasubdit Gakum Polda Bali AKBP A Muzayin menyatakan perlunya koordinasi menyeluruh antara pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing masing terkait pemberlakuan tonase ini. Pihak-pihak terkait harus bergerak bersama sehingga lamakelamaan aturan ini akan berjalan sesuai yang diinginkan bersama. Saat ini sangat diperlukan infrastruktur berupa lapangan parkir dan penampungan barang di Gilimanuk.
Sekretaris Dinas Hubkominfo Kabupaten Jembrana I Putu Widarta menyebutkan, awalnya pihaknya mengusulkan terminal kargo diareal yang ada disekitar UPT JT Cekik. Kini usulannya itu masih di Kementerian Perhubungan dan belum turun. Sehingga saat ini areal yang cukup luas itu akan dibuat parkir.
Kasat Pol PP Provinsi Bali Sukadana menyatan bongkar muat barang di tempat parkit itu nantinya bisa menciptakan take and give oleh Pemkab Jembrana. Ia juga menyebutkan, saat kepemimpinan Gubernur Bali Dewa Brata sudah ada MoU yang dibuat oleh Pemprov Bali dan Pemrov Jatim sehingga juga harus diperhatikan jika perlu hanya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Terkait tonase menurutnya sebenarnya ada tiga pihak yang berkepentingan yaitu pengusaha, pemilik jasa transport dan penyeberangan sehingga segera ada upaya-upaya jangka pendek.
Biro Hukum Setda Provinsi Bali Made Wahyuni mengatakan MoU yang akan dibuat nantinya juga subjeknya jelas dan lengkap, dikaji entitas-entitas yang telibat seperti Lurah Gilimanuk jug harus masuk karena jalan perkampungan kini sudah rusak, begitupula objeknya dan ruang lingkup kerjasama sehingga MoU yang isinya kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sedapat mungkin bisa menjadi efektif.
Agar tidak muncul masalah hukum dari MoU harus tercantum seluruh dasar-dasar hukum dari pihak-pihak yang terlibat. Terkait dengan adanya Perda Jatim yang kini disharmonis dengan PP dan berbeturan dengan kondisi riil di Bali pihaknya mengusulkan harus secepatnya dibawa kekemeterian terkai seperti Kemendagri dan Kemenhub.
IB Narendra dari Dinas PU Provinsi Bali menyatakan harus ada efek jera dengan memaksimalkan sanksi karena selama ini kerugian yang ditimbulkan akibat kelebihan muat jauh lebih mahal dibandingkan dengan peningkatan harga barang yang terjadi. Ditegaskannya biaya pembangunan jalan sangat tinggi sehingga juga harus menjadi perhatian semua pihak.
