Diposting : 26 February 2020 05:12
I Wayan Sudarsana - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak 113 organisasi masyarakat (Ormas) yang terdaftar di wilayah Pemerintah Kota Denpasar ternyata sebagian besar alamatnya ‘palsu” karena tidak sesuai dengan saat pendaftaran di Kesbangpol Kota Denpasar.
Itulah sebabnya, masalah ini akan dilaporkan ke Kesbangpol Provinsi Bali untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Terungkapnya alamat “palsu” sebagian ormas tersebut ketika Tim yang dikoordinir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar dan unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polresta Denpasar, Satpol PP dan OPD terkait lainya melakukan monitoring ormas di Denpasar.
Kabid Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas A A Gede Raka Wiadnyana yang didampingi Kasubid Ormas I B Gd Andika Putra, saat melakukan rapat evaluasi terkait keberadaan ormas, Selasa (25/2) mengatakan monitoring ini sesuai Permendagri No.56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi masyarkat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
“Monitoring ini sangat penting untuk menjaga keamanan di Kota Denpasar. Disamping juga untuk mensosialisasikan bahwa ormas harus mengurus Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar meski telah Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Dikatakan, melalui SKT yang telah dimiliki ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengetahui aktivitas kegiatan dari ormas tersebut. Termasuk juga untuk pengawasan kegiatan ormas akan dilakukan oleh Kepala Lingkungan dimana ormas tersebut berada karena dalam pengurusan SKT harus mendapatkan tandatangan dari terbawah.
“Kami harapkan semua ormas di Kota Denpasar mengurus SKT meski telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya.
Kasubid Ormas IB Andika menambahkan pemantauan ini untuk menjaga Kota Denpasar agar tetap kondusif. Untuk itu monitoring ormas terus dilakukan sehingga keberadaan ormas di Kota Denpasar benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saat ini jumlah ormas yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebanyak 313 ormas. “Ormas-ormas yang terdaftar ini kami pantau ke lapangan. Namun dari pantauan sepanjang selama Februari sebagian besar alamatnya sudah berubah,” ujarnya.
IB Andika berharap peran aparat desa/ kelurahan melalui kecamatan agar selalu memonitor dan mendata segala aktivitas organisasi kemasyarakatan di wilayah masing-masing.
