Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKSDA Bali Minta Masyarakat Tak Ganggu Aktivitas Penyu Bertelur

Bali Tribune/ PENYU- Proses pelepasan tukik di Pantai Mertasari Sanur, Bali, Kamis (20/1).



balitribune.co.id | Denpasar  -  Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali mengimbau masyarakat tidak mengganggu, merusak dan memberikan intervensi aktivitas penyu bertelur.

"Sebetulnya ada beberapa intervensi manusia itu yang mengakibatkan penyu yang tadinya mau bertelur menjadi tidak bertelur. Contohnya yang paling gampang dilihat di sini adanya pemecah ombak," kata Kepala BKSDA Bali R. Agus Budi Santosa sebagaimana dilansir Atara, Minggu (23/1).

Ia mengatakan bahwa Bali merupakan wilayah yang ramah untuk penyu bertelur. Namun kemudian ada beberapa pemanfaatan yang mengakibatkan adanya suara dan cahaya yang sampai malam hari. misalnya di beberapa klub di pantai memasang lampu sorot yang ke arah laut yang bisa menyebabkan penyu tidak akan bisa bertelur.

"Ada juga suara-suara yang bising sampai malam hari. Ingat ya, penyu itu pasti bertelur malam hari. Boleh mungkin ada lampu, boleh mungkin ada suara tapi tolong kalau malam ya jangan, karena malam hari itu adalah saatnya hewan satwa liar terutama penyu bertelur," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir ini masyarakat yang tadinya mengonsumsi penyu sekarang sudah turun sangat jauh, begitu juga persentasenya sangat kecil.

"Selain itu, untuk pemanfaatan yang lain juga sudah mulai berkurang. Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat luas terutama, karena penyu ini sekarang sudah masuk menjadi Apendiks I CITES, sehingga perdagangan komersial itu dilarang," ucapnya.

Ia menekankan daripada penyu dipakai untuk dikonsumsi atau dimakan, lebih baik mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Misalnya dengan cara adopsi tukik penyu. "Itu dapat duitnya lebih banyak, alamnya lebih sejahtera, penyunya juga sejahtera," katanya.

Sementara itu, terkait dengan unsur predator, R. Agus Budi Santosa mengatakan menurut teori itu predator besarnya masih manusia. Setelah itu predator yang non alami bisa burung, bisa anjing, atau binatang-binatang yang lain baik di darat maupun di laut.

Ia menambahkan bahwa persentase tukik lahir sampai kemudian bisa bertelur itu hanya sampai 1 sampai 2 persen saja.

"Jadi angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan dari 1.000 ekor maksimal 5 ekor yang bisa bertelur. Jadi semakin banyak melepas akan semakin baik," katanya.

wartawan
HAN
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.