balitribune.co.id | Denpasar - Keberadaan mafia tanah masih menjadi salah satu aktor utama dari setiap permasalahan pertanahan di Indonesia. Menyikapi soal tersebut, Bali Corruption Watch (BCW) berkomitmen untuk ikut menggulung mafia tanah dengan membentuk posko pengaduan korban.
‘’Masyarakat dapat mengadukan kasusnya ke penegak hukum, dan kami juga siap menerima dan menindaklanjuti kalau ada pengaduan dengan data dan bukti pendukung yang kuat,’’ kata Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora dalam keterangan pers pada Selasa (21/12).
Menurut Putu Wirata, ada beberapa kasus mafia tanah yang patut menjadi perhatian serius. Salah satunya yang menimpa warga di Nusa Penida. Di mana, 5 Hektare lebih tanahnya digelapkan oknum kepala desa dengan cara menipu dan memalsukan. Sementara pembelinya yang merasa tertipu juga kehilangan uang Rp 832 juta rupiah karena membayar tanah dalam pembelian yang diwarnai pidana.
Selain itu, BCW juga menemukan sejumlah perkara di beberapa tempat yang diduga ada permainan mafia tanah seperti warga Desa Lemukih, Buleleng yang 46 tahun berjuang membela tanah “Druwe Pura’’ seluas 96 Hektare, yang disertifikatkan oleh penggarapnya secara perorangan.
Ada juga korban di Desa Ungasan, mewarisi sekitar 14 hektare tanah sejak ratusan tahun, dan memenangkan gugatan PTUN sampai Mahkamah Agung tahun 2001, namun yang memperoleh sertifikat justru pihak yang dikalahkan dalam putusan Mahkamah Agung, yakni Pemprov Bali.
Mencuatnya kasus-kasus tersebut, kata Putu Wirata, menandakan Bali tidak luput dari cengkraman para mafia tanah. Karena itu, pihak meminta penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memberantas mafia tanah.
‘’Dalam kasus dugaan tindak pidana di Nusa Penida, yang menurut media baru ada satu orang tersangka, yakni seorang mantan kepala desa, kita dukung, sekaligus mendorong kepolisian mengusut aktor lain yang terlibat. Apa iya hanya kapela desanya yang terlibat dan layak jadi tersangka? Bagaimana dengan Notarisnya, pegawai BPN, PPAT, dan lainnya?’’ cetus Putu Wirata lagi.
Lebih lanjut, Putu Wirata mengungkapkan bahwa ada beberapa warga yang merasa tanahnya diincar oleh kelompok mafia yang menggoreng-gorengnya menjadi perkara, dengan melakukan permainan tingkat tinggi dan holistik, mulai dari luar sampai lingkar pengadilan.
Modus seperti ini, Imbuh Putu Wirata, lebih halus dan tidak mudah dibidik. Persekutuan ini melibatkan banyak aktor, ada yang bertindak sebagai penggugat dan satunya lagi bertindak sebagai penyandang dana.
Merespon hal ini, Putu Wirata meminta semua lapisan untuk bersinergi memberantas mafia tanah. Dia optimistis persolan mafia tanah ini bisa ditekan apabila komponen masyarakat, dari kampus, LSM, politisi dan penegak hukum bahu membahu untuk melindungi hak-hak masyarakat atas tanahnya.
"Sesuai dengan komitmen Presiden dan kementerian dan lembaga penegak hokum terkait, Negara tidak boleh kalah melawan mafia dan harus dibuktikan dengan dibongkarnya semua aktif yang terlibat, dan jangan ada kesan tebang pilih," pungkasnya.
