balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Golkar DPRD Badung mengaku malu karena Kabupaten Badung sebagai daerah terkaya di Bali sebagian warganya masih dilanda kesulitan air bersih.

Daerah yang selama ini mengalami krisis air bersih adalah kawasan Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Warga di daerah  Badung Selatan ini masih banyak yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM) Badung. Jikapun tersambung PDAM, namun hidupnya masih belum lancar alias kecrat-kecrit.

Untuk memenuhi air bersih kebutuhan sehari-hari warga Pecatu dan sekitarnya biasanya membeli dari mobil tanking atau air galon.

Atas kondisi ini anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra mengaku sangat prihatin karena masyarakat Badung sampai saat ini tidak semuanya mendapat pelayanan dasar yakni air.

Ia pun mendorong pemerintah melalui PDAM Badung segera menangani permasalahan air ini. "Sebagai anggota Dewan dari Pecatu saya wajb menyuarakan tentang air ini," ujarnya, Kamis (31/10).

Sebagai solusi Tomy mendesak pemerintah memberikan penguatan untuk PDAM Badung. Yakni  menambah penyertaan modal ke perusahaan daerah itu. Hal ini menurut dia penting agar penyertaan modal tersebut dapat digunakan untuk perbaikan jaringan perpipaan dan menambah sarana serta prasarana yang dibutuhkan. 

"Hampir setiap hari kami menerima keluhan dari masyarakat. Kami mendorong pelayanan PDAM ditingkatkan, dan pemerintah harus memberi penyertaan modal untuk itu," kata Tomy.

Masalah air ini juga disebutkan, menyebabkan kemacetan lalu lintas menuju Pecatu. Sebab akomodasi wisata di wilayah tersebut membeli air yang diantarkan dengan truk tangki. Bahkan masyarakat termasuk dirinya juga terpaksa membeli air dari truk tangki.

“Ini faktanya, kemacetan juga terjadi. Sehingga kami dari Fraksi Golkar sangat berharap pemerintah serius menangani air ini. Karena kita ketahui bersama Pecatu adalah daerah pariwisata penyumbang PAD, malu kita,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Selama ini lanjut Ketua DPD KNPI Badung ini masyarakat tidak mempercayai PDAM Badung karena krisis ini tak kunjung tertangani.

Oleh karena itu sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Golkar, pemerintah harus segera memberikn suntikan dana kepada PDAM Badung. Fraksi Golkar bahkan minta penyertaan modal mencapai Rp 446,02 miliar lebih hingga tahun 2025.

"Penyertaan modal ini sangat penting untuk menunjang pembiayaan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun perbaikan jaringan, untuk optimalisasi cakupan layanan 100 persen kepada masyarakat,” pungkas Tomy.