Balitribune.co.id | Bangli - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali akan melakukan pendataan dan pementaan terhadap subak dan subak abian yang selama ini menerima bantuan dari Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi. Sementara di Kabupaten Bangli sebanyak 389 subak menerima bantuan BKK.
Kabid Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli Putu Candra Rahadi saat dikonfirmasi membenarkan DPMA akan melakukan validasi dan pementaan terhadap subak dan subak abian menerima bantuan BKK. ”Sebanyak 389 subak di Bangli menerima bantuan BKK,” ujarnya, Senin (20/7).
Dari 389 subak terdiri dari 106 subak sawah dan 238 subak abian . Tujuan dari pendataan dan pemetaan tiada lain untuk mengetahui eksistensi dari subak tersebut dan pemprov ingin data pasti tentang subak. ”Salah satu poin dalam pendataan terkait luas wilayahnya dan ini harus dibutikan dengan bukti kepemilkan yang sah dalam bentuk sertifikat, begitupula terkait pawonganya,” sebutnya.
Data dari subak sejatinya harus sudah terkumpul paling lambat di minggu ke dua bulan April, namun karena pandemik Covid- 19 waktunya diperpanjang. “Sejauh ini subak yang baru mengirim dokumen ke kita sebanyak 20 subak,” kata Putu Chandra.
Lantas disinggung apakah bagi subak yang tidak ikut dalam pendataan akan dikenakan sanksi, kata Putu Chandra mengacu hasil pertemuan di provinsi bagi yang tidak ikut validasi akan dipertimbangkan atau dievaluasi dana BKK nya. ”Dana BKK yang diterima subak sebesar Rp 50 juta mengacu dari proposal yang diajukan,” sebutnya.
Disisi lain sebanyak 85 subak terdiri dari 81 subak abian dan 4 subak sawah sejauh ini belum menerima bantuan BKK provinsi dan menerima bantuan dari APBD Bangli. “Untuk pengusulan sudah dilakukan setiap tahunnya, namun untuk pengusulan saat ini di stop karena pemprov masih melakukan validasi subak penerima BKK,” sebutnya. s
wartawan
Agung Samudra
Category
