balitribune.co.id | Denpasar - Wawali Denpasar Arya Wibawa menegaskan bahwa Denpasar sebagai ibu kota provinsi Bali menjadi pusat pemerintahan. perdagangan, pendidikan dan berbagai kegiatan lainnya. Itu sebab, kota ini terus berkembang dan bahkan menjadi kawasan Metro Denpasar.
“Kondisi ini tentu juga mengakibatkan pesatnya laju pembangunan sehingga perkembangan lalu lintas dan prasarana jaringan jalan terus meningkat, yang juga bermuara pada adanya permasalahan keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan,” jelasnya
Dia mengatakan hal itu saat membuka Forum Konsultasi Publik Studi Pendahuluan Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan dengan skema KPBU di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (14/10).
Itu sebab, tandasnya, sebagai upaya menindaklanjuti permasalahan keamanan dan keselamatan lalu lintas, Pemkot Denpasar telah merancang solusi dengan peningkatan infrastruktur yang dimulai dengan revitalisasi dan pembangunan alat penerangan jalan secara komprehensif di Kota Denpasar.
“Karenanya, Pemkot Denpasar mencoba alternatif pembiayaan, salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta melalui skema KPBU,” jelasnya
Arya Wibawa meyakini bahwa skema pembiayaan ini menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
“Melalui penyelenggaraan konsultasi publik ini kami harapkan dapat tercipta diskusi dan pemikiran inovatif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga rencana revitalisasi dan pembangunan alat penerangan jalan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan, Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan yang menggunakan skema pembiayaan KPBU ini sedianya direncanakan akan menyasar seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Baik itu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota di wilayah Kota Denpasar. Dimana, proyek tersebut dirancang penambahan serta perawatan lampu penerangan jalan yang sudah ada.
“Saat ini di Kota Denpasar terdapat 18.473 LPJU, jumlah tersebut belum termasuk 1.659 kebutuhan LPJU baru, sehingga pelayanan utama akan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum memiliki LPJU atau APJ dan pengembangan difokuskan pada konsep smart technology,” jelasnya.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut baik secara daring maupun luring, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Anggota DPRD Kota Denpasar serta pemangku kepentingan.
Forum konsultasi publik ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Fungsional Perencana Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas RI, Astu Gagono Kendarto dan Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma.
