Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

F-PDIP Dominasi Pimpinan AKD DPRD Badung

Bali Tribune / AKD - Rapat paripurna pembentukan AKD DPRD Badung, Kamis (5/9).

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDIP sebagai fraksi tergemuk di parlemen Badung menyapu bersih seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) Badung.

Fraksi gabungan PDIP dan Demokrat itu bahkan tak menyisakan satu pun pimpinan AKD kepada Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. 

Diketahui, Golkar-Gerindra merupakan koalisi yang menjadi lawan tanding PDIP-Demokrat di Pilkada Badung. Dimana PDIP-Demokrat menjadi partai pengusung Paslon I Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta, sedangkan koalisi Golkar-Gerindra mengusung Paslon I Wayan Suyasa dan I Putu Alit Yandinata.

Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (5/9), pimpinan AKD Badung dipastikan menjadi milik PDIP-Demokrat yang menjadi satu di DPRD Badung dalam wadah Fraksi PDIP.

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai pimpinan AKD diantaranya adalah Bima Nata (PDIP) sebagai Ketua Komisi I.
Selanjutnya I Made Sada (Demokrat) sebagai Ketua Komisi II, I Made Ponda Wirawan (PDIP) sebagai Ketua Komisi III dan I Nyoman Graha Wicaksana (PDIP) sebagai Ketua Komisi IV.

Untuk Ketua Bapemperda Fraksi PDIP mempercayakan kepada kadernya I Wayan Sugita Putra, dan posisi Ketua Badan Kehormatan (BK) kepada mantan Ketua DPRD Badung dua periode I Putu Parwata.

Selanjutnya untuk pimpinan definitif DPRD Badung, PDIP sebagai partai pemenang menunjuk I Gusti Anom Gumanti sebagai Ketua DPRD Badung. Sedangkan untuk para wakil ketua DPRD hanya jatah Golkar yang masih lowong. Pasalnya, hingga paripurna digelar partai beringin belum menurunkan rekomendasi kepada kadernya yang akan mengisi posisi jatah Wakil Ketua I DPRD Badung.

Kemudian untuk Wakil Ketua II DPRD Badung yang menjadi jatah Gerindra diduduki oleh I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD jatah Demokrat kembali dijabat oleh I Made Sunarta.

Rapat paripurna yang dipimpin I Putu Parwata sebagai Ketua Sementara DPRD Badung awalnya sempat alot gegara Fraksi Golkar belum menunjuk anggotanya disusunan AKD. Golkar juga belum menunjuk nama yang akan menduduki kursi Wakil Ketua I DPRD Badung. 

Kondisi ini tentu membuat F-PDIP yang mendominasi jumlah kursi berang dan meminta agar proses pembentukan AKD dan penetapan pimpinan definitif DPRD Badung tetap diproses tanpa menunggu Golkar. 

Sejumlah anggota F-PDIP, seperti I Nyoman Satria, I Gusti Anom Gumanti, dan I Wayan Sandra bahkan sempat interupsi dengan meminta penetapan AKD tetap diproses. Karena alot pimpinan rapat sampai men skor jalannya rapat. 

“Tidak perlu menunggu, kami minta agar langsung diproses sekarang,” ujar Anom Gumanti.

Hal senada juga disampaikan Nyoman Satria. Menurut dia AKD dan pimpinan definitif DPRD Badung semakin cepat ditetapkan semakin baik. 

“Iya, kami minta cepat ditetapkan. Semakin cepat semakin baik,” katanya.

wartawan
ANA
Category

Gubernur: Hentikan Sementara Izin Toko Modern Berjejaring

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Wayan Koster menginstruksikan Walikota/Bupati se-Bali untuk menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin usaha Toko Modern Berjejaring di seluruh wilayah kota/kabupaten di Bali. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring yang ditetapkan pada 2 Desember 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Sindikat Pembobol Kartu Kredit Internasional Diringkus di Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Setelah melalui proses yang marathon, Polres Gianyar akhirnya berhasil mengungkap sindikat pencurian kartu kredit jaringan internasional yang beraksi di kawasan wisata Ubud. Sasarannya turis mancanegara, sepuluh orang pelaku sudah diamankan.   Empat pelaku adalah warga negara Indonesia, dua warga negara China, dan empat warga negara Mongolia, dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Warga Minta Pindahkan Tiang, PLN Kirim Rincian Biaya Jutaan Rupiah

balitribune.co.id | Singaraja - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuai somasi setelah diminta menggeser tiang listrik justru mendapat jawaban rincian biaya berjumlah jutaan rupiah. Warga mengaku terpaksa melayangkan somasi setelah pihak PLN tidak mengindahkan permintaannya agar menggeser tiang listrik yang menghalangi aktivitasnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.