Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

F-PDIP Dominasi Pimpinan AKD DPRD Badung

Bali Tribune / AKD - Rapat paripurna pembentukan AKD DPRD Badung, Kamis (5/9).

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDIP sebagai fraksi tergemuk di parlemen Badung menyapu bersih seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) Badung.

Fraksi gabungan PDIP dan Demokrat itu bahkan tak menyisakan satu pun pimpinan AKD kepada Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. 

Diketahui, Golkar-Gerindra merupakan koalisi yang menjadi lawan tanding PDIP-Demokrat di Pilkada Badung. Dimana PDIP-Demokrat menjadi partai pengusung Paslon I Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta, sedangkan koalisi Golkar-Gerindra mengusung Paslon I Wayan Suyasa dan I Putu Alit Yandinata.

Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (5/9), pimpinan AKD Badung dipastikan menjadi milik PDIP-Demokrat yang menjadi satu di DPRD Badung dalam wadah Fraksi PDIP.

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai pimpinan AKD diantaranya adalah Bima Nata (PDIP) sebagai Ketua Komisi I.
Selanjutnya I Made Sada (Demokrat) sebagai Ketua Komisi II, I Made Ponda Wirawan (PDIP) sebagai Ketua Komisi III dan I Nyoman Graha Wicaksana (PDIP) sebagai Ketua Komisi IV.

Untuk Ketua Bapemperda Fraksi PDIP mempercayakan kepada kadernya I Wayan Sugita Putra, dan posisi Ketua Badan Kehormatan (BK) kepada mantan Ketua DPRD Badung dua periode I Putu Parwata.

Selanjutnya untuk pimpinan definitif DPRD Badung, PDIP sebagai partai pemenang menunjuk I Gusti Anom Gumanti sebagai Ketua DPRD Badung. Sedangkan untuk para wakil ketua DPRD hanya jatah Golkar yang masih lowong. Pasalnya, hingga paripurna digelar partai beringin belum menurunkan rekomendasi kepada kadernya yang akan mengisi posisi jatah Wakil Ketua I DPRD Badung.

Kemudian untuk Wakil Ketua II DPRD Badung yang menjadi jatah Gerindra diduduki oleh I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD jatah Demokrat kembali dijabat oleh I Made Sunarta.

Rapat paripurna yang dipimpin I Putu Parwata sebagai Ketua Sementara DPRD Badung awalnya sempat alot gegara Fraksi Golkar belum menunjuk anggotanya disusunan AKD. Golkar juga belum menunjuk nama yang akan menduduki kursi Wakil Ketua I DPRD Badung. 

Kondisi ini tentu membuat F-PDIP yang mendominasi jumlah kursi berang dan meminta agar proses pembentukan AKD dan penetapan pimpinan definitif DPRD Badung tetap diproses tanpa menunggu Golkar. 

Sejumlah anggota F-PDIP, seperti I Nyoman Satria, I Gusti Anom Gumanti, dan I Wayan Sandra bahkan sempat interupsi dengan meminta penetapan AKD tetap diproses. Karena alot pimpinan rapat sampai men skor jalannya rapat. 

“Tidak perlu menunggu, kami minta agar langsung diproses sekarang,” ujar Anom Gumanti.

Hal senada juga disampaikan Nyoman Satria. Menurut dia AKD dan pimpinan definitif DPRD Badung semakin cepat ditetapkan semakin baik. 

“Iya, kami minta cepat ditetapkan. Semakin cepat semakin baik,” katanya.

wartawan
ANA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.