Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fasilitasi Disabilitas Program Adminduk, Disdukcapil Denpasar Diapresiasi Kemendagri

Bali Tribune / PENDATAAN - Pelaksanaan pendataan, perekaman dan penerbitan Dokumen Kependudukan serangkaian Gerakan Bersama bagi Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-el, dan KIA) untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif di SLB Negeri 3 Denpasar, Kamis (21/4).
balitribune.co.id | DenpasarGerak cepat Disdukcapil Kota Denpasar dalam mendukung percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi Kementrian Dalam Negeri (Kemandagri). Hal tersebut tak lepas dari capaian 100 persen pendataan, perekaman dan penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP El dan KIA) tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Denpasar. 
 
Apresiasi disampaikan langsung Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama saat pelaksanaan pendataan, perekaman dan penerbitan Dokumen Kependudukan untuk mewujudkan masyarakat inklusif di SLB Negeri 3 Denpasar, Kamis (21/4).
 
Hadir dalam kesempatan tersebut Kadisdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, Kabid Fasilitas Pelayanan Adminduk Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Wayan Eka, Kepala Sekolah SLB se-Kota Denpasar, Pimpinan Yayasan Disabilitas se-Kota Denpasar, Pertuni Kota Denpasar, serta instansi terkait lainya. Dalam kesempatan yang sama juga diserahkan dokumen adminduk berupa Biodata, KTP el, dan KIA kepada Kepala Sekolah SLB se-Kota Denpasar untuk selanjutnya dibagikan kepada siswa.
 
“Biar disampaikan secara nasional, kami dari Kemendagri memberikan apresiasi tinggi atas inovasi dan komitmen Disdukcapil Kota Denpasar dengan sistem jemput bola mensukseskan program nasional pendataan, perekaman dan penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP El dan KIA),” ujar Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama saat membuka sambutanya.
 
Dikatakannya, program nasional ini dilaksanakan melalui Gerakan Bersama bagi Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-el, dan KIA) untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif. Sehingga diharapkan dengan adanya program ini dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam pengurusan dokumen legal seperti biodata, KTP-el dan KIA. Tak hanya itu, David Yama menjelaskan, dengan adanya program ini, akan menjadi momentum untuk memberikan kemudahan pelayanan yang berkualitas terkait proses penerbitan penyandang disabilitas.
 
Pihaknya berharap semua level pemerintahan memberikan kemudahan, akses, dan mobilitas yang memadai. Sehingga secara berkelanjutan penyandang disabilitas bisa menjadi masyarakat yang produktif.
 
“Negara punya harapan agar kaum disabilitas memberikan kontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensinya, dan Pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan hal lainnya seperti akses layanan program, dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong administrasi kependudukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali penyandang disabilitas,” ujarnya.
 
Kadisdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata dalam laporanya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindaklanjut surat Dirjen Dukcapil Kemendagri perihal Gerakan Bersama bagi Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-el, dan KIA) untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif. Dimana, hingga saat ini Disdukcapil Kota Denpasar telah merampungkan seluruh pendataan, perekaman dan penerbitan untuk siswa tiga SLB di Kota Denpasar.
 
“Kita sudah mulai melaksanakan fasilitasi adminduk bagi penyandang disabilitas yang berstatus sebagai siswa di SLB, tanggal 7 April lalu di SLB Negeri 2, tanggal 14 April di SLB Negeri 1 dan hari ini di SLB Negeri 3 dengan total siswa selurunya sebanyak 430 siswa yang 100 persen sudah terdata,” jelasnya.
 
Dijelaskan Dewa Juli, setelah tuntas di SLB, pendataan dengan metode jemput bola akan terus dilaksanakan. Dimana, kedepanya akan menyasar Yayasan, LSM dan Panti Sosial disabilitas yang berada di Kota Denpasar. Sehingga nantinya seluruh penyandang disabilitas di Kota Denpasar terdata dan memiliki dokumen adminduk yang lengkap sebagai wujud kesetaraan sesama warga negara.
 
“Dengan program ini tentu kami berharap semua disabilitas terdata, memiliki dokumen adminduk, sehingga kedepanya hak-hak penyandang disabilitas sama sebagai warga negara, besar harapan disabilitas mampu produktif dan berdaya saing, serta optimalisasi Denpasar sebagai kota inklusif,” jelasnya.
 
Sementara, Putu Puspawati dari Yayasan Sehati Bali mengaku senang dengan kemudahan dan akses yang diberikan bagi penyandang disabilitas. Kemudahan ini tentu memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas untuk berkembang.
 
“Senang, terimakasih atas kemudahan pelayanan ini, semoga bisa terus dengan metode jemput bola,” jelasnya yang didengarkan langsung Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama disela peninjauan.
wartawan
YAN
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.