Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Front Liner dan Reception Pariwisata Wajib Sertifikasi

Pura Taman Ayun

BALI TRIBUNE - Sumber daya manusia bidang pariwisata yang bekerja di ‘front liner’ dan ‘reception’ harus meningkatkan keterampilan dengan mengikuti uji kompetensi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi mengatakan untuk menghadapi persaingan global, keahlian maupun kompetensi merupakan hal yang paling penting. Jika telah memiliki keahlian dan mengantongi sertifikat tidak perlu takut bersaing.  "Salah satunya mereka yang bekerja sebagai front liners dan reception, agar dapat bersaing wajib terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi," katanya, seperti dilansir Bisnis.com, Kamis. Menurut Wiratmi memasuki era industri 4.0, persaingan akan semakin sulit, apalagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, yang berhadapan dengan berbagai wisatawan dari seluruh dunia. Kata dia pelayanan merupakan yang paling penting dalam sektor pariwisata ini, oleh karenanya kompetensi di bidang hospitalitas perlu terus ditingkatkan. Ia menyebut terkait tenaga kerja asing di Bali terus dilakukan pengawasan. Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali memiliki sebanyak 23 pengawas tenaga kerja untuk mengawasi sebanyak 1.1025 perusahaan yang wajib lapor. “Tentu dengan jumlah pengawas yang terbatas, hal itu masih dirasa kurang, tetapi pengawasan tetap dilakukan semaksimal mungkin,” katanya.  Wayan Sugita, Adivisor Hotel Front Liner Association (HFLA) Bali mengatakan tantangan  seorang receptionist ke depan semakin konpleks karena itu harus diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan mumpuni.  Kata Sugita seorang receptionist hotel harus mempunyai sikap yang baik, ramah, dan berbudaya. "Peran HFLA Bali sebagai asosiasi yg mengayomi para front liners dan reception di Bali sangat penting,” katanya. Dalam pemilihan Receptionist Of The Year 2018 pada Kamis malam telah terpilih Cyntha Poppy Sugianto dari Movenpick Resort & Spa Jimbaran, menyisihkan 15 kontestan terbaik dari 5 chapter HFLA Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Makasar, Yogyakarta, dan Bali. 

wartawan
hans Itta
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.