balitribune.co.id | Bangli - Sejumlah tokoh masyaraka Desa Jehem, Kecamatan Tembuku mendatangi gedung DPRD Bangli pada Kamis (13/2). Kedatangan tokoh masyarakat yang dikoordinir Kepala Desa Jehem, I Nengah Tesan Darmayasa diterima Ketua DPRDB Bangli, I Ketut Suastika. Maksud dan tujuan tokoh masyarakat mendatangi gedung DPRD Bangli untuk mempertanyakan perbaikan jalan jebol di perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod dengan Dusun Pasekan, Desa Jehem, Tembuku, Bangli

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Kadis PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana Maya dan Camat Tembuku  I Putu Sumardiana.

Ditemui usai pertemuan, Kepala Desa Jehem, I Nengah Tesan Darmayasa mengatakan tujuan dari pertemuan ini tiada lain untuk menyampikan jika kondisi bahu jalan perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod dengan Dusun Pasekan yang jebol akibat terkikis air.

Sejatinya jebolnya bahu jalan tersebut sudah terpantau sejak tahun 2019 namun hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah”Jalan tersebut berstatus jalan kabupaten, karena saking lamanya tidak mendapat penanganan kerusakan lebih parah dan terancam  badan jalan akan amblas,” kata Tesan Darmayasa.

Lanjutnya jika badan jalan sampai amblas praktis dua dusun yakni Pasekan dan Pembungan akan terisolir. Mengantisipasi hal tersebut maka atas inisitaif sejumlah tokoh masyarakat mendatangi gedung DPRD Bangli.” Harapan masyarakat tentu bahu jalan yang longsor segera dapat penanganan ,” ungkap mantan Camat Tembuku ini

Sementara Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatakan kondosi bahu jalan yang jebol sudah barang tentu sangat mengkhwatirkan masyarakat.  Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan yakni Dinas PUPR Perkim bersama masyarakat akan melakukan kegiatan gotong royong “ Sambil menunggu anggaran langkah awal yang bisa dilakukan yakni melakukan gotong royong membersihkan saluran drainase,sehingga bisa mengantisipasi meluapnya air ke badan jalan atau ke titik lokasi bahu jalan yang jebol,” sebut Ketut Susatika.

Menurut politisi PDIP ini jika menunggu anggaran perbaikan dari APBD proses sangat panjang  yakni hingga 2,5 tahun. Dimana 1 tahun untuk perencanaan dan 1 tahun lagi untuk pengerjaan serta 6 bulan masa pemeliharaan.

Pihaknya tidak menampik jika perbaikan bahu jalan yang jebol tersebut belum pernah dianggarkan di APBD, padahal kerusakan telah terjadi sejak tahun 2019.” Mungkin karena kerusakan bertambah parah, maka baru sekarang menjadi skala prioritas  perbaikan, untuk perbaikan butuh anggran Rp1,5 miliar ” ujar Ketut Suastika.

Disinggung apakah untuk perbaikan akan diusulkan ke BPBD provinsi, kata Ketut Suastika kea rah tersebut memang ada, apalagi BPBD provinsi memiliki anggran dana bencana.”Kami sarankan instasi terkait  agar segera berkordinasi dengan BPBD Provinsi untuk penanganan jalan tersebut,” jelasnya.