Diposting : 3 February 2022 06:08
VAL - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menggeledah kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan, Rabu (2/2). Hal ini dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tahun 2015 2020.
Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha mengatakan dari penggeledahan itu tim penyidik Kejari Denpasar berhasil menyita sejumlah dokumen untuk keperluan pembuktian nantinya.
"Penggeledahan tersebut, bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Adat Serangan Kota Denpasar Tahun 2015 s/d 2020," kata Jaksa Suyantha dalam siaran persnya.
Jaksa Suyantha bilang, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Jaksa Tindak Pidana Khusus ini berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-0198/N.1.10/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: Print-02/N.1.10/Fd.1/11/2021 tanggal 26 November 2021. "Penggeledahan ini juga untuk kebutuhan Audit BPKP," katanya.
Seperti diketahui, kisruh di tubuh LPD Serangan ini bermula ketika ada laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk klian adat Desa Serangan yang diselenggarakan bulan Juli 2020. Namun, dalam laporan itu ditemukan beberapa kejanggalan berupa pinjaman fiktif.
Kemudian oleh pihak pengurus LPD, laporan pertanggungjawaban direvisi, namun laporan yang telah direvisi beberapa kali masih sama dengan laporan awal. Lantaran laporan masih sama, beberapa tokoh masyarakat kemudian berkoordinasi dengan kabag ekonomi Kota Denpasar termasuk LPLPD Kota Denpasar hingga dibentuknya Badan Penyelamatan (BP) LPD Desa Adat Serangan.
Lalu, dilakukan audit terhadap LPD Desa Adat Serangan. Ketika hasil audit keluar, terungkap telah terjadi penyimpangan sejak 2015. Bahkan ada Warga Negara Asing (WNA) menaruh deposito sebesar Rp2 miliar.
Akibat dugaan penyelewengan dana itu, LPD Desa Adat Serangan ditutup sejak Oktober 2020 dan hingga kini belum beroperasi. Bahkan, dana LPD tersisa Rp 168 ribu dari aset Rp 7,2 miliar. Kisruh ini juga berdampak ke masyarakat yang merasa dirugikan. Mereka tidak bisa menarik uangnya yang tersimpan. Juga berdampak ke kegiatan adat, misalnya pelaksanaan upakara besar di desa tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
