BALI TRIBUNE -  Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan pentingnya sinergitas baik antar pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Pastika saat menjadi keynote speaker dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) Kawasan Timur Indonesia (KTI)  di Hotel Anvaya, Kuta , Badung, Selasa (8/5). Lebih jauh Gubernur Pastika menyampaikan bahwasannya tantangan pengendalian inflasi kedepan semakin berat. Kecepatan peningkatan kapasitas produksi kebutuhan khususnya komoditas pangan yang masih belum mampu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan ditambah dengan rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien khususnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia mendorong urgensi akan kebutuhan strategi pengendalian inflasi yang mencakup aspek hulu ke hilir. Ditambahkan Pastika, Wilayah KTI yang memiliki kondisi geografis kepulauan dan demografi yang sangat beragam, aspek distribusi menjadi kunci penting dalam upaya mencari stabilitas harga pangan. Aspek keterkaitan antar daerah menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah rentan terhadap kesinambungan pasokan, kelancaran arus distribusi, inefisiensi rantai distribusi serta terbatasnya akses informasi.  “Untuk itu peningkatan kerjasama antar daerah merupakan suatu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta  suatu solusi untuk meminimalkan kesenjangan harga antar daerah khususnya di wilayah KTI. Kebijakan pemerintah pusat juga penting untuk wujudkan tata niaga pangan yang efisien di seluruh Indonesia, “imbuhnya. Terkait pelaksanaan Rakorwil yang mengangkat tema “Peningkatan Efisiensi Tata Niaga Komoditas Pangan Melalui Penguatan Sinergi Kebijakan Pusat Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Meningkatkan Perekonomian KTI”, Gubernur Bali yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan administrasi Pembangunan I Dewa Putu Sunartha dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali I Nengah Laba menyambut baik pelaksanaan Rakorwil dan merupakan wujud dari semangat dan kuatnya komitmen bersama dalam upaya mencapai stabilitas harga sebagai pra kondisi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen yang kuat oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan didasari kesamaan isu, kesamaan kebutuhan dan kesamaan visi menjadi isu penting dalam pembahasan rakorwil. Pertemuan Rakorwil diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen yang telah terjalin selama ini dan merumuskan berbagai langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana dalam laporannya terkait perkembangan perekonomian Bali secara garis besar menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Bali pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,59% melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32%.Perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut dipengaruhi oleh anomaly cuaca, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung serta kecenderungan konsumen menahan laju belanjanya. Sementara itu, untuk tingkat inflasi di Bali pada April 2018 tercatat sebesar 3,24% masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional3,5%. Adapun penyebab utama inflasi Bali adalah peningkatan permintaan yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan, adanya gejolak harga musiman serta pasokan komoditas utama dari luar Pulau Bali. Causa Iman Karana juga menegaskan bahwa tantangan pengendalian laju inflasi di Bali kedepannya akan semakin kompleks, hal ini tidak terlepas dari Bali sebagai tujuan pariwisata dunia serta banyaknya even ataupun acara yang dilaksanakan di Bali yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan yang nantinya berpengaruh pada  laju inflasi. Untuk itu, pelaksanaan Rakorwil dipandang perlu dan memegang peranan penting untuk menjawab tantangan tantangan kedepannya sehingga akan terwujud tata niaga pangan yang lebih efisien serta terbentuk sinergitas dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Rakorwil TPID Kawasan Timur Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali ini turut dihadiri oleh Pimpinan Daerah selaku Ketua TPID se KTI serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia  se-KTI. Rakorwil berlangsung selama dua hari dari tanggal 8-9 Mei 2018 dan diisi dengan paparan serta  panel diskusi  dan peninjauan lapangan.