Kisruh Pungutan PGRI Badung Berakhir ‘Happy Ending’, Ketua PGRI Temui Anggotanya | Bali Tribune
Diposting : 1 December 2021 05:07
ANA - Bali Tribune
Bali Tribune/ BERTEMU-Ketua PGRI Kabupaten Badung Drs I Wayan Tur Adnyana usai bertemu dengan anggota PGRI Kuta Utara untuk menjelaskan program PGRI yang dipertanyakan oleh guru dari SMA N 1 Kuta.

balitribune.co.id | Mangupura Kisruh pungutan PGRI Badung akhirnya ‘happy ending’. Itu setelah Ketua PGRI Badung Drs I Wayan Tur Adnyana mendatangi sejumlah guru yang sempat mempertanyakan iuran para guru lantaran dianggap tidak transparan. Setelah diberi penjelasan, guru yang sempat “galak” menyoroti kinerja pengurus PGRI ini pun akhir melunak.

Ketua PGRI Kabupaten Badung Drs I Wayan Tur Adnyana,  Selasa (30/11/2021) menjelaskan pertemuan dengan anggota PGRI Drs Made Wardana, yang mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Utara dilakukan pada Senin (29/11).

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengaku sudah menjelaskan sejumlah program serta penggunaan iuran yang selama ini dilakukan oleh PGRI.

“Kami sudah bertemu (anggota PGRI, red) Senin kemarin biar tidak lagi terjadi simpangsiur informasi. Dan anggota kami sudah memahami apa yang telah kita sampaikan,” ungkap Tur Adnyana.

Hal itupun dibenarkan oleh anggota PGRI Badung, Made Wardana. Kata dia, dalam pertemuan dengan ketua PGRI Badung tersebut, pihaknya sudah dibeberkan sejumlah program PGRI Badung, baik program jangkah menengah maupun jangka panjang PGRI Badung.

“Setelah Covid-19 akan dilaksanakan program tersebut. Kami selaku anggota siap untuk mendukung program yang dilaksanakan Ketua PGRI  Badung. Sehingga nanti tujuan organisasi bisa tercapai,” katanya.

Guru asal Bongkasa ini pun mengaku sangat berterimakasih karena keluh kesahnya sudah direspons cepat oleh pengurus PGRI Badung. “Saya berterimakasih sekali kepada Bapak Ketua PGRI Badung yang sudah mau turun langsung terkait masukan yang ada di media,” pungkas Wardana.

Sebelumnya, Wardana sempat mempertanyakan program-program PGRI Badung. Ia menilai selama ini tidak ada program yang kelihatan. Padahal, pengurus PGRI sudah memungut iuran kepada para guru untuk menanggung program-program tersebut.

Parahnya lagi, kata dia, tidak ada transparansi dan pertanggungan yang jelas terkait pemanfaatan dana tersebut.

Selain itu, pengurus PGRI juga dianggap tidak memperjuangkan kepentingan para tenaga pendidik di Gumi Keris.