BALI TRIBUNE - Setelah sempat mengalami keterlambatan droping ke masing-masing desa hingga empat bulan pada awal tahun, rastra (beras sejahtera) yang telah tersalurkan bertahap sejak beberapa bulan lalu kini banyak yang belum terealisasi.
Bahkan hingga kini di sejumlah kantor lurah dan perbekel Jembrana beras yang sebelumnya dikenal dengan nama raskin (beras miskin) itu masih tampak menumpuk karena para keluarga peneriman manfaat (KPM) yang sebelumnya disebut sebagai rumah tangga sasaran (RTS) sangat sedikik yang mengambilnya.
Seperti yang dijumpai di Kantor Perbekel Mendoyo Dangin Tukad, Mendoyo. Puluhan karung yang disalurkan oleh Perum Bulog tersebut masih menumpuk disalah satu pojokan kantor perbekel setempat. Dari informasi yang diperoleh dari perangkat desa setempat, Senin (17/7), diketahui puluhan karung beras ratra yang masing-masing isinya 15 kg per karungnya itu belum terealisasinya lantaran warga miskin yang berhak membelinya dengan harga Rp 1.600 perkilogramnya itu hingga kini belum mampu ditebus. Para KPM setiap bulannya berhak membeli rastra tersebut sebanyak 16 kg.
Perbekel Mendoyo Dangin Tukad, Gusti Agung Kade Bambang Sumitra dikonfirmasi Senin kemarin membenarkan masih menumpuknya rastra dikantornya tersebut bahkan hingga mencapai beberapa kwintal. Menurutnya warga yang berhak menerima satra tersebut belum bisa membayar jatahnya sehingga beras Bulog itu belum bisa diambil. Ia mengaku perangkat desa setempat telah berusaha jemput bola menjajagi para penerima yang belum mengabil jatah ratranya tersebut. “Tidak hanya terkendala pada penyalurannya, kami didesa juga harus harus membayar cash di Bulog setiap bulannya Rp 24 ribu per karungnya,” keluhnya.
Ia mengungkapkan sebelumnya realisasi raskin pada tahun lalu cukup lancar namun menurutnya karena droping dari Bulog sempat mengalami keterlambatan hingga lebih dari empat bulan dari Januari sehingga warga kini tidak mampu untuk membayar semua jatah beras satra yang harus dibeli tersebut. "Ada warga kami sampai 3 bulan atau dari bulan April belum mampu membayar berasnya dan katanya menunggu punya uang" uangkapnya. Kini didesanya terdapat 79 KPM dan kini yang belum diambil dan menumpuk mencapai puluhan kampil. Jika sebelumnya penyalurannya sempat dilakukan dimasing-maqsing banjar namun menyikapi adanya beberapa kendala tersebut, ia mengaku pihak perangkat desa setempat melakukan kebijakan titik penyaluran di kantor perbekel.
Perangkat desa setempat juga dikatakannya kini masih mencari solusi agar beras tersebut tidak menumpuk di kantor desa. Karena jika beras itu dibiarkan terlalu lama menumpuk di kantor perbekel, kualitas beras akan menurun sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pihaknya memastikan apabila beras yang menumpuk dan belum sanggup diambil oleh para penerimanya itu kualitasnya rusak karena terlalu lama mengendap, pihaknya akan melaporkannya ke pihak Bulog, "Ya biasanya kalau Bulog jika dikomplin kalau tidak sesuai standar akan diganti," tegasnya.
