balitribune.co.id | Semarapura - Secara mendadak Komisi I DPRD Klungkung melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida. Kali ini Komisi I melakukan sidak observasi terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kantor Camat Nusa Penida. Para anggota Dewan mendapati komputer yang digunakan untuk pelayanan kependudukan justru sering error.

Observasi Komisi I DPRD Klungkung ke Nusa Penida, dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Setibanya di Nusa Penida, anggota Dewan langsung mengamati pelayanan kependudukan oleh Disdukcapil yang selama ini dilaksanakan di Kantor Camat.

Anggota Dewan mendapati beberapa temuan, seperti komputer yang sering error saat dilakukan pelayanan. Termasuk keberadaan internet yang juga dianggap kurang baik (lelet), untuk pelayanan.

"Untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang kependudukan di daerah kepulauan seharusnya di zaman digital ini perangkat elektronik dan jaringan internet harusnya tersedia dengan baik," ujar anggota Komisi I DPRD Klungkung, I Wayan Widiana, Kamis (1/9/2022) lalu.

Terkait masalah ini, Komisi I rencananya akan melakukan rapat kerja dengan eksekutif untuk membahas pelayanan administrasi kependudukan di Nusa Penida.

"Kami akan mengadakan rapat dengan Dinas Dukcapil agar segera mengatasi permasalahannya ini, karena banyaknya kebutuhan masyarakat terkait urusan catatan kependudukan," jelasnya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Klungkung Pande Made Anggarnata Minggu (4/9/2022)  tidak menampik kondisi itu. Menurutnya, komputer yang sering error untuk layanan kependudukan tidak hanya di Nusa Penida, tapi juga di Klungkung daratan.

"Mungkin karena usia perangkat komputer kami yang sudah lama, komputer pengadaan tahun 2017 lalu. Beberapa kali kami telah menyampaikan sarana prasarana di Klungkung sudah lama, rata-tata sudah lebih dari 5 tahun," ujar Pande Made Anggarnata.

Pihaknya bahkan setiap tahun mengusulkan peremajaan sarana prasarana, namun belum terealisasi. Terlebih saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas.

"Tergantung komitmen tim anggaran di kabupaten dan anggota Dewan. Bagaimana mereka memperjuangkan anggaran itu," ujar seraya menambahkan, tahun depan akan dirancang pengadaan 5 laptop untuk pelayanan.

"Kami sadari keuangan daerah saat ini belum mampu tangani semuanya sekaligus, jadi kami bertahap dulu," pungkasnya.