Mangupura, Bali Tribune
Komisi IV DPRD Badung mengeluarkan rekomendasi agar pengadaan laptop siswa kelas V dan VI SD Negeri di Badung dilakukan secara bersamaan. Mengingat sebelumnya ada rencana pemerintah untuk membagi pengadaan laptop dalam dua tahap. Yaitu laptop kelas VI diadakan di anggaran perubahan 2016 dan laptop kelas V dianggarkan di induk 2017.
Rekomendasi komisi yang membidangi pendidikan ini disampaikan langsung Ketua Komisi IV AAN Ketut Nadi Putra bersama anggotanya ke Wabup Ketut Suiasa, Rabu (24/8). Kesempatan itu hadir Kepala Disdikpora Ketut Widia Astika sejumlah pejabat Badung dan kepala-kepala UPT Disdikpora Kabupaten Badung.
Nadhi Putra yang ditemui di kantor DPRD Badung, Kamis (25/8), menjelaskan, pihak sengaja mendesak pengadaan laptop dilakukan bersamaan karena janji laptop kelas V dan VI ini sudah terlanjur ditunggu-tunggu publik. Jadi sebagai mitra pemerintah pihaknya ingin secepatnya janji dan visi misi Bupati dalam pengadaan laptop itu segera terealisasi.
“Kemarin, kita sudah sampaikan rekomendasi agar pengadaan laptop kelas V dan VI direalisasikan berbarengan di anggaran perubahan 2016. Karena publik sudah menunggu realisasi janji kampanye pasangan Giriasa ini,” ujarnya.
Selain laptop, Gung Nadhi --sapaan politisi asal Kerobokan ini juga minta perangkat internet berupa wifi langsung dilengkapi. “Kami juga juga laptop sekaligus perangkatnya, seperti wifi. Karena akan mubasir ada laptop tapi tidak ada jaringan,” kata politisi Partai Golkar itu.
Pihaknya pun optimis Pemkab Badung mampu membeli laptop plus perangkap di anggaran perubahan ini dengan mengoptimalkan dana Silpa yang ada. “Kan ada dana Silpa, jadi kita anjurkan pakai itu saja. Sehingga laptop ini tuntas tahun ini,” terang Gung Nadhi.
Dan yang menarik dalam pertemuan di ruang Wabup Badung itu, para kepala UPT di Badung mengeluhkan gajinya sama dengan para kepala sekolah. Padahal, dari segi beban kerja dan tanggung jawab kepala UPT menanggung lebih. Komisi IV pun meminta pemerintah mengkaji kembali pemberian insentif untuk kepala UPT. “Yang lucu itu kan gaji kepala UPT sama dengan guru. Ini menurut kami aneh, untuk kami minta ini penggajian ini dikaji ulang,” kata Gung Nadhi.
Persoalan lain yang juga dibeberkan dalam kesempatan itu adalah masalah operasional UPT. Pihaknya mengusulkan agar masing-masing UPT Disdikpora di Badung diberikan mobil operasional. Selain itu pihaknya juga mendesak pemerintah melengkapi sarana prasarana UPT di seluruh Badung. “Untuk mobil operasional UPT, astungkara sudah disiapkan. Tinggal tunggu serah terima saja. Begitu juga sarana prasarana yang lain, esekutif janji segera melengkapi,” bebernya.
Persoalan lain yang juga jadi sorotan Komisi IV adalah masalah pengadaan baju dinas warna putih. Komisi ini mempertanyakan karena baju putih untuk guru tidak dilakukan pengadaan tahun ini, seperti halnya PNS di lingkungan Pemkab.
“Agar tidak timbul kecemburuan, kami usulkan agar pengadaan baju putih untuk guru dilakukan bersamaan dengan PNS Pemkab. Kalau PNS pemkab sekarang, guru juga harus sekarang,” tegasnya.
Mengenai anggaran, Gung Nadhi menyatakan anggaran untuk pembelian baju putih guru bisa diambil dari anggaran pengadaan alat peraga sekolah. Mengingat di perubahan APBD 2016, alat peraga dianggarkan Rp10 miliar. “Baju putih untuk guru kami rekomendasikan pengadaannya sekarang. Daripada dia belikan alat peraga Rp11 miliar, mendingan sebagian dipotong untuk baju guru,” terangnya.
Gung Nadhi beralasan getol menyuarakan masalah dibidang pendidikan karena pihaknya melihat permasalahan didunia pendidikan Badung cukup banyak. Pihaknya juga berharap pejabat Badung bisa mengikuti dan melaksanakan kebijakan Bupati Badung. Sehingga program pro rakyat yang dirancang bupati jalannya tidak terseok-seok.
“Kami ngotot menyuarakan masalah pendidikan ini karena kami ingin mendukung program-program pro rakyat bupati. Jangan sampai bupatinya ‘bares’ (royal,-red), tapi karena bawahannya kurang peka, program-program bupati jadinya terseok-seok,” tukasnya.
