Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komitmen Percepat Penanganan Stunting dan Gizi Buruk, Bupati Giri Prasta Buka Rembuk Garbasari

Bali Tribune / REMBUG - Bupati Giri Prasta saat membuka acara rembuk garbasari cegah stunting Kabupaten Badung tahun 2021 di Legian Beach Hotel, Rabu (16/6).
balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka acara rembuk garbasari stunting Kabupaten Badung tahun 2021 bertempat di Legian Beach Hotel, Rabu (16/6). Acara yang dilaksanakan secara hybrid tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Kadis Kesehatan dr. Nyoman Gunarta, dirut RSUD Mangusada dr. Ketut Japa, Camat se-Badung, Kepala Puskesmas dan Lurah/Perbekel yang menjadi lokus penanganan stunting serta diikuti secara virtual oleh seluruh Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung.
 
Dalam sambutannya Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa salah satu fokus pemerintah pusat dan Kabupaten Badung saat ini adalah pencegahan stunting, yang bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. “Kita berkomitmen dengan Peraturan Presiden No. 42 tahun 2014 tentang Percepatan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk yang ada di Indonesia. Ini kan sudah masuk Nawacita bapak Presiden membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa. Nah kita di Kabupaten Badung sudah mengadopsi sepenuhnya hal ini dengan PPNSB,” ujarnya. 
 
Atas dasar tersebut Bupati Giri Prasta mengatakan, bahwa Pemkab Badung telah membentuk Gerakan Badung Sehat pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Garba Sari), yang dilaksanakan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa / kelurahan sampai pada tingkat banjar / lingkungan. “Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kualitas gizi balita sejak masa dalam kandungan, yang dibarengi dengan edukasi cara olahraga ibu hamil hingga kontrol sampai melaksanakan kontrol untuk melihat perkembangan bayi melalui USG, sehingga kita bisa tau kesehatannya dan posisinya seperti apa dalam rahim,” katanya
 
Begitu juga dengan peningkatan kualitas posyandu, Giri Prasta menyebutkan Pemkab Badung sudah melakukan hal itu sejak tahun 2014 dan dimatangkan lagi pada tahun 2016 melalui RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. “Sekarang kita kembali sempurnakan apa yang sudah kita lakukan, yang baik kita pertahankan yang jelek kita tinggalkan, inilah fungsi dari rembuk hari ini bersama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Badung. yang direncanakan oleh Bappeda selaku leader dan digerakkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan,” terangnya.
 
Sementara itu Ketua Panitia Rembuk Garbasari Cegah Stunting Kabupaten Badung dr. Wayan Darta melaporkan, acara rembuk stunting Kabupaten Badung bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Badung. Melalui deklarasi komitmen pemerintah daerah dalam menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi.
 
Disamping itu rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara bersama sama antara opd penanggung jawab dengan sektor / lembaga non pemerintah dan masyarakat. “Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan ada sekitar 30.8 % atau 7 juta balita Indonesia yang menderita stunting. Sedangkan di Kabupaten Badung angkanya jauh di bawah yaitu sebesar 6.1% status balita pendek pada tahun 2020,” ungkapnya.
wartawan
ANA
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.