BALI TRIBUNE - Untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, peran media massa diminta lebih berhati-hati dalam memberitakan masalah agama dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), khususnya saat terjadi konflik. Apalagi, masalah seperti itu rawan ditunggangi kepentingan politik.
“Politisi kita banyak yang belum menjadi negarawan. Banyak yang menghalalkan segara cara,” kata Koordinator Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ida Palingsir Agung Putra Sukahet, dalam seminar “Peran Lembaga Penyiaran dalam Menangkal Paham Anti Pancasila” di Denpasar, Jumat (25/8).
Sukahet menegaskan, media massa kini menjadi tumpuan dalam menjaga persatuan bangsa. Sebab, euforia demokrasi dan hak asazi manusia (HAM) membuat peran pemerintah terlihat lemah. “Kalau media lalai, isu SARA akan gampang digunakan untuk memecah belah,” ujarnya.
Dia mencontohkan, pemberitaan mengenai kasus pembakaran tempat ibadah di suatu daerah misalnya, bisa menimbulkan gejolak di daerah lain. Padahal, bisa jadi kasusnya bukan semata-mata masalah agama, sehingga bila hal itu sudah menyebar, akan sangat sulit dan mahal harganya untuk melakukan pemulihan.
FKUB sendiri sudah menyepakati, dalam penanganan masalah SARA akan menghindari komentar atau penyampaian informasi yang justru memperkeruh persoalan selama masalahnya belum benar-benar dituntaskan. Pengurus FKUB juga dilarang mengungkit persoalan yang sudah selesai.
Ketua Komisi Penyiaran Bali Made Sunarsa menegaskan, lembaga penyiaran terikat pada ketentuan untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI. “Kalau ada yang menyimpang tentu bisa dikenai sanksi,” ujarnya, seraya terus melakukan pengawasan dan pencegahan, mulai dari proses pemberian izin pendirian lembaga penyiaran.
Pengamat Media dari Universitas Udayana, Made Ras Amanda Gelgel mengatakan, peran media itu terutama untuk mengimbangi penyebaran berita bohong (hoax) yang kini merajalela di media sosial (medsos).“Apalagi sudah terungkap hoax yang mengadu domba itu justru menjadi industri yang menguntungkan,” katanya.
Dari penelitian yang dilakukannya, tingkat kepercayaan publik di Bali terhadap pemberitaan media masih cukup tinggi, dimana media televisi menduduki peringkat pertama, disusul media cetak, online, dan medsos.
