Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

MenPANRB Evaluasi Pelayanan Publik di Gianyar

EVALUASI - Tim Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lakukan evaluasi standar pelayanan publik di Disdukcapil Gianyar.

BALI TRIBUNE - Tahun ini kembali tim Dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengadakan evaluasi tentang standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Gianyar. Tim yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Peraturan Perundangan MenPANRB, Arie Nur Rochmat dan Analis Pelayanan, Panji Saputra, mengadakan evaluasi di tiga tempat, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan di RSUD Sanjiwani Gianyar, Rabu  (24/7). Arie Nur Rochmat saat meninjau pelayanan publik di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan secara umum standar pelayanan public di Kabupaten Gianyar sudah cukup bagus. Tujuan dari evaluasi ini sendiri menurut Arie adalah untuk memastikan bahwa negara hadir dalam setiap pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Untuk standar kriteria pelayanan public yang baik itu sendiri mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Score tertinggi dalam pelayanan public adalah A. score ini artinya sudah memenuhi ke 14 standar pelayanan public yang dimaksud dalam UU No 25 tahun 2009 seperti , dasar hukum, persyaratan, mekanisme, jangka waktu, biaya, produk pelayanan, sarana , kompetensi, pengawasan, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan evaluasi kinerja. Untuk katagori B, sudah menerapkan kebijakan pelayanan , sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup, memiliki media sebagai informasi pelayanan public serta pengaduan. Unit yang mendapatkan predikat ini juga telah memiliki inovasi tapi belum diterapkan secara optimal. Sedangkan untuk katagori C unit tersebut tidak memenuhi standar kriteria. Saat mengadakan evaluasi di Disdukcapi, Tim yang didampingi Asisten 1 Setda Kab. Gianyar Wayan Suardana, kabag. Ortal I Gede Windia Brata, Kadisdukcapil I Gede Bayangkara meninjau beberapa ruangan yang dikhususkan sebagai tempat pelayanan publik, kotak pengaduan, mobil keliling dan bebrapa fasilitas lainnya. “Secara umum pelayanan publik di Kabupaten Gianyar sudah cukup bagus, mungkin ada beberapa inovasi yang perlu ditingkatkan lagi agar pelayanan lebih maksimal lagi,” saran Arie NurRochmat. Pada kesempatan itu, kadisdukcapil I Gede Bhayangkara juga memaparkan saat ini pelayanan di Disdukcapil sudah mengalami banyak perubahan, baik itu mengenai sarana maupun sarana. Seperti pelayanan kepengurusan KTP, Akta dan yang lainnya lebih mudah dan cepat. Apalagi saat ini sudah dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, dan dilayanan oleh petugas yang sigap dan cepat. Gede Bahayangkara juga menambahkan , rencananya ke depan selain fasilitas mobil keliling juga akan dilengkapi dengan sepeda motor yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk kepengurusan beberapa dokumen kependudukan. System jemput bola atau disebut dengan Si Jebol , akan menyasar masyarakat yang kesulitan akses ke kantor Disdukcapil, seperti warg manula, penyandang disabilitas, rohanian dan KK miskin.  Selain itu akan ada pelayanan all in one  atau pelayanan terintegrasi, dimana masyarakat dapat mengurus beberapa dokumen kependudukan dalam satu loket.  

wartawan
Redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.