Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menyelinap di Balik Terpal Truk, Lima Gelandangan Diamankan Satpol PP

Bali Tribune/ Lima gelandangan yang menyelundup masuk Bali dengan cara menyelinap di bak truk tertutup terpal, diamankan Satpol PP Kabupaten Jembrana.

Balitribune.co.id | Negara - Sekelompok gelandangan dari daerah zona merah kembali diamankan setelah diketahui menyelundup masuk Bali. Mereka berhasil lolos hingga Kota Negara tanpa mengenakan masker, tidak mengantongi keterangan hasil rapid test, serta kelengkapan dan perbekalan apapun dengan cara menyelinap di dalam bak truk yang tertutup terpal.
 
Jajaran Satpol PP Kabupaten Jembrana Senin (20/7) kembali mengamankan lima orang gelandangan. Selain tanpa kelengkapan dan perbekalan apapun, mereka nekat menyelundup masuk Bali tanpa tujuan jelas.
 
Dari lima gelandangan yang lolos pemeriksaan di pintu masuk Bali di Gilimanuk tersebut, tiga di ataranya diketahui masih berusia di bawah umur. Kelima gelandangan ini mengaku berasal dari sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur.
 
Salah seorang gelandangan, Rifki (19) asal Pasuruan, Jawa Timur mengaku bersama-sama datang ke Bali dengan cara bersembunyi di dalam bak truk yang tertutup terpal.
 
"Naik truk, kami mau ke Denpasar cuma main ke temen-temen. Kami ndak bawa KTP, masih belum buat karena sudah tiga tahun nggak pernah pulang,” ujar remaja pengangguran ini. 
 
Kasatpol PP Kabupaten Jembrana, I Made Leo Agus Jaya mengatakan satu di antara lima gelandangan yang diamankan di jalan tersebut ada perempuan.
 
"Memang benar diamankan lima anak gelandangan, empat orang laki-laki dan satu perempuan, tiga di bawah umur. Mereka berangkat ke Bali dengan meloncati truk dan bersembunyi di balik terpal sehingga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk bisa lolos pemeriksaan dan baru diketahui supir di seputaran Kota Negara sehingga diturunkan dan dibawa ke Kantor Satpol PP," ungkapnya.
 
Karena berasal dari wilayah zona merah, pihaknya melakukan rapid test terhadap kelima gelandangan dan hasilnya non reaktif.
 
Setelah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan agar mematuhi aturan serta menandatangani pernyataan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Jembrana untuk penanganan terhadap gelandangan ini.
 
Mereka langsung dipulangkan ke daerah asalnya melalui Pelabuhan Gilimanuk. Untuk memastikan mereka tidak kembali ke Bali, pemulangan kelima gelandangan ini juga mendapat pemantauan petugas dari instansi terkait.
 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Jembrana juga menggelar sidak penerapan protokol kesehatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru di toko dan swalayan yang ada di Jembrana. Petugas masih mendapati adanya toko yang mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dilanggar yakni tidak mengatur jarak antara pembeli saat mengantre di kasir dan tidak menyiapkan sarana prasaran seperti alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk swalayan dan toko.
 
Pengelola tempat usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan tersebut diberikan teguran keras. "Sesuai perintah Pak Kapolda, untuk memastikan swalayan dan toko menerapkan protokol kesehatan, pertama cuci tangan, ada thermo gun dan pakai masker. Setelah kita cek kasir,  tidak ada tanda jarak pengunjung yang mengantre. Sudah kita minta bawa yang belum mengisi tanda jarak," ujar Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana, Kompol I Wayan Sinaryasa.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.