Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaku Pariwisata Bali Sebut Wajar Maskapai Batalkan Penerbangan Karena Alasan Keselamatan

Bali Tribune / PENJEMPUTAN - suasana di area penjemputan penumpang di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang tampak sepi, Kamis (14/11) pagi

balitribune.co.id | Denpasar - Sejumlah maskapai dengan rute internasional dari/ke Bali memilih untuk membatalkan jadwal penerbangannya dikarenakan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maskapai dari Australia, Hong Kong, Doha, dan Vietnam membatalkan jadwal penerbangannya ke/dari Bali karena alasan keselamatan penerbangan. 

Hal tersebut pun dimaklumi pelaku pariwisata Bali, mengingat maskapai asing tersebut mengutamakan keselamatan penerbangan dan kenyamanan penumpangnya. Pemilik Gede Tour Indonesia, I Dewa Gede Wisnu Arimbawa mengatakan, pihak maskapai sangat konsen terhadap keamanan, standar keamanan penerbangan dari maskapai New Zealand dan Australia sangat ketat. "Seperti kejadian erupsi Gunung Agung pada 2017 silam, saat itu maskapai dari Australia sudah setengah perjalanan ke Bali, tapi harus kembali lagi ke Australia, itu memerlukan biaya yang sangat tinggi kembali ke airport di Australia. Itu sangat berat, disamping menyangkut biaya dan membuat penumpang tidak nyaman," bebernya. 

Ia pun mengungkapkan, pertimbangan lainnya dari maskapai yang belum diketahui publik. Tidak semua penumpang yang ada dalam penerbangan tersebut diizinkan masuk Indonesia karena tidak memiliki visa. Beberapa penumpang hanya transit di Bali untuk penerbangan lanjutan ke destinasi lainnya. 

"Hal lainnya yang menjadi pertimbangan maskapai yang belum diketahui publik yang menjadi risiko maskapai adalah tidak semua penumpang yang mendarat di Bali bersama penerbangan dari Australia, misalnya secara legal punya izin untuk bisa masuk Indonesia. Misalkan ada salah satu penumpang merupakan warga negara Afganistan yang sudah menetap di Australia, tapi paspornya masih Afganistan kemudian mendarat terjadi abu vulkanik masuk (udara Bali) kemudian penerbangan lanjutannya ke Abu Dhabi atau ke mana itu tidak bisa karena bandara tutup, orang itu tidak bisa meninggalkan bandara, orang itu harus tetap berada di international border di waiting room bandara sebagai daerah free international zone. Nah, itu yang membuat tidak nyaman bagi penumpang. Maskapai tidak mungkin akan menelantarkan penumpangnya. Hal itu yang menjadi pertimbangan maskapai untuk membatalkan penerbangannya," jelasnya yang merupakan mantan Airport Manager Air New Zealand. 

Sedangkan maskapai lainnya yang terbang dari Doha, Kuala Lumpur, Hong Kong pun membatalkan penerbangannnya karena dengan pertimbangan yang sama. "Misalnya dari Doha menuju Bali kalau direct flight (terbang langsung) lalu terjadi sesuatu di Bali, airport tutup dan divert atau menuju bandara terdekat, maskapai pun harus memastikan apakah bandara terdekat ini mau menerima (pendaratan) termasuk isi penumpangnya. Itu yang sangat dipikirkan dan hal itu memerlukan biaya yang tinggi. Daripada mengambil risiko itu, diputuskan, keamanan dan tidak terbang. Hal itu juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan jika bandara tutup karena terkena dampak abu vulkanik (di udara Bali)," katanya. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, aktivitas pariwisata Bali masih berjalan normal karena Gunung Lewotobi Laki-laki berada sangat jauh dari Pulau Bali. Terkait dengan adanya pembatalan penerbangan baik dari maupun ke Bali, sesuai penjelasan PT Angkasa Pura Indonesia bahwa mereka telah mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan aerodrome observation melalui papertest dengan hasil negatif, tidak ditemukan abu vulkanik di area bandara.

wartawan
YUE

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.