Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Denpasar Gandeng Organisasi Wanita Ciptakan Budaya Anti Korupsi

Bali Tribune / TALK SHOW - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri sekaligus membuka Talk Show Keluarga Anti Korupsi  serangkaian Hari Anti Korupsi (Hakordia) Tahun 2023 di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Rabu (6/12). 

balitribune.co.id | Denpasar - Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran terus berkomitmen dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi berkelanjutan. Setelah sebelumnya menyasar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, pendidikan anti korupsi kembali di gelar dengan menyasar organisasi wanita di Kota Denpasar.

Kegiatan yang dikemas melalui Talk Show yang juga dirangkaikan dengan Hari Anti Korupsi (Hakordia) 2023 ini dibuka langsung Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Rabu (6/12). 

Wali Kota Denpasar Jaya Negara dalam sambutanya menjelaskan, peran wanita atu ibu-ibu sebagai pendamping suami sangatlah penting. Dimana, kata Jaya Negara, harus mampu memainkan perannya sebagai benteng dan garda terdepan pertahanan pertama dalam membangun mental anti korupsi.

“Tantangan pembangunan kedepan semakin berat, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi semakin maju, karenanya mempersiapkan generasi yang bersih dan berintegritas menjadi salah satu prioritas strategis saat ini,” kata Jaya Negara. 

Itu sebab, lanjut Jaya Negara, perlu upaya panjang agar perilaku korupsi tidak membudaya dengan melakukan pencegahan sejak dini. Upaya ini, menurut Jaya Negara,  dapat dibangun melalui budaya anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga maupun pendidikan. hal ini tentunya tidak lepas dari peran aktif vigur seorang ibu dan lingkungan tempat anak-anak memperoleh nilai dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

“Kami ingin mengajak ibu-ibu yang hebat untuk memahami dan membangun budaya anti korupsi. keluarga adalah aset yang sangat berharga dalam upaya membangun budaya anti korupsi. Jadi peran keluarga akan menjadi penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini,” ujarnya 

Dikatakannya, di lingkungan keluarga perlu merefleksikan 4 konsep pendekatan ketahanan keluarga. Hal ini meliputi keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya serta keluarga peduli dan berbagi. Termasuk menguatkan kembali gerakan kembali ke meja makan dan delapan fungsi keluarga yaitu agama, cintakasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial dan budaya.

“Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek aspeknya, dan juga merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi,” kata Jaya Negara

Pihaknya berharap, ibu-ibu sebagai pendamping suami dan pendidik anak-anak mampu membawa perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang. Kehadiran dan peran ibu-ibu yang tergabung dalam wadah organisasi wanita juga diharapkan dapat meningkatkan integritas dalam upaya mencegah dan menolak korupsi dalam kehidupan sehari hari serta berani menegur terhadap pelaku korupsi.

“Banyak yang harus kita perbaiki, dan benahi dalam membangun dan mempersiapkan generasi yang berintegritas guna mewujudkan Denpasar yang Maju, serta semua ilmu yang didapat mampu diimplementasikan di lingkungan keluarga masing-masing dan di lingkungan sekolah, SD dan SMP,” ujarnya 

Sementara, Analis Kebijakan Tindak Pidana, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bunga Alamanda dalam paparanya menjelaskan bahwa korupsi merupakan sebuah fenomena gunung es. Sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi sejak dini. Hal ini guna membangun generasi yang berintegritas dan memiliki pehamanan anti korupsi. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, Ketua TP PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar  Ayu Kristi Arya Wibawa, Wakil Ketua Gatriawara Kota Denpasar Suparmi Wandhira, Ketua DWP Kota Denpasar Widnyani Wiradana, serta undangan lainya.

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber yakni Analis Kebijakan Tindak Pidana, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Bunga Alamanda, Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Qilda Fathiyah dan Psikolog Klinis dan Hipnoterapis Remaja Dewasa, Nena Mawar Sari.

wartawan
HEN
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.