Gianyar, Bali Tribune
Di tengah upaya pemberantasan praktik percaloan, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kabupaten Gianyar jutsru digoyang bau tak sedap, menyusul adanya pengaduan dugaan pemotongan dana insentif pegawai pemungut pajak atau upah pungut (UP), yang dasar dan peruntukannya dinilai tidak jelas. Atas kondisi itu, Kejari Gianyar pun berjanji akan menindaklanjuti.
Dari informasi yang dihimpun Bali Tribune, Jumat (20/5), bau tak sedap itu berembus berawal dari surat pengaduan mengatasnamakan pegawai setempat, yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan tembusan Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Bali, Kejati Bali dan Kejari Gianyar.
Dalam suratnya, pembuat surat mengaku sebagai pegawai kelas bawah di UPT Samsat Gianyar dan mengeluhkan kebijakan pimpinan UPT setempat. Disebutkan jika di UPT Gianyar telah terjadi pemotongan upah pungut oleh Kepala UPT dengan dalih untuk operasional Gubernur Bali dan Kepala BKD Bali. Pemotongan itupun tidak tanggung-tanggung, yakni mulai dari Rp1 juta hingga Rp3,5 juta untuk masing-masing pegawai menurut golongan dan jabatan.
Dalam surat itu juga diungkapkan jika Kepala UPT Samsat Gianyar itu, juga menerapkan kebijakan yang sama, saat bertugas di Kantor UPT Samsat Klungkung. Dari informasi itu, instansi pemerintahan terkait diharapkan untuk menindaklanjuti.
Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi yang dihubungi terpisah, kemarin tidak menampik adanya surat pengaduan itu. Namun, Hardian enggan menyebutkan nama pengadu dan siapa yang diadukan dalam surat itu. “Benar, kami memang menerima surat tembusan itu, melalui kantor pos. Kami tentunya akan menindaklanjutinya,” terang Hardian.
Pemotongan UP adalah tindakan melawan hukum sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait UP, dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Insentif tersebut diberikan kepada instansi pemungut pajak dan instansi yang membantu memungut pajak. Dengan besaran tertinggi tersebut sesuai pasal 6 ditetapkan paling tinggi tiga persen dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran.
