Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penambahan APD di RS PLKK Cegah Pasien Kecelakaan Kerja Terpapar Covid-19

Bali Tribune / Imam Santoso

balitribune.co.id | GianyarTenaga kerja tidak luput dari risiko kecelakaan kerja. Mengantisipasi hal ini, di masa pandemi maupun sebelumnya tenaga kerja diwajibkan tercover asuransi kecelakaan kerja yang diprogramkan oleh pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Namun ditengah situasi saat ini, dimana pandemi Covid-19 masih belum berakhir rumah sakit yang melayani pasien kecelakaan kerja harus memiliki alat pelindung diri (APD) memadai. 

Covid-19 dapat mengancam siapapun termasuk tenaga medis di rumah sakit dan pekerja/pasien yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Dalam hal mengantisipasi penyebaran virus Corona di rumah sakit yang ditunjuk sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Gianyar memberikan alat pelindung diri (APD) Covid -19 diantaranya 25 paket yang berupa baju hazmat, Face Shield, masker kN95, Google Safety, sarung tangan dan Boots Safety kepada Rumah Sakit Ari Canti beberapa waktu lalu. 

Dengan demikian, pasien yang mengalami kecelakaan kerja saat dirawat di rumah sakit PLKK tidak khawatir tertular virus yang mengguncang negara-negara di dunia ini. Sehingga setelah menjalani perawatan, pesien dari kalangan tenaga kerja dapat bekerja kembali seperti sedia kala. 

Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bali Gianyar, Imam Santoso menyatakan bahwa hal tersebut sebagai langkah promotif dan preventif dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di rumah sakit PLKK. "Kami bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19. Begitu pun sebagai salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki komitmen kuat untuk membantu upaya pemerintah menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Ia menambahkan, pandemi ini juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak lagi bekerja. "Karena tidak bekerja, memilih untuk mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT). Klaim dana JHT dapat dilakukan melalui online dan offline. Klaim online ini untuk memutus penyebaran Covid-19," jelas Imam. 

Meskipun pihaknya menyediakan kanal klaim offline, namun perserta yang akan mengajukan klaim diimbau sebisa mungkin tetap berada di rumah dan menggunakan kanal online yang telah disediakan. "Karena prosesnya lebih mudah dan mengurangi potensi terpapar virus Covid-19. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas tracking klaim yang telah kami sediakan untuk mengetahui perkembangan proses klaim yang sedang mereka ajukan. Semoga dengan kita mematuhi aturan pemerintah, pandemi ini bisa segera berakhir dan ekonomi Indonesia dapat kembali seperti sedia kala,” papar Imam.

Sementara itu Direktur Rumah Sakit Ari Canti, dr. I Wayan Aryawan menyatakan bahwa APD yang diberikan ini siap digunakan untuk melayani masyarakat guna menekan penyebaran Covid-19.

"Semoga dengan bantuan APD ini beban rumah sakit bisa diringankan dan kami bisa bekerja dengan baik terutama dalam melayani masyarakat untuk mengatasi atau menekan terjadinya pandemi Covid-19 yang sedang mewabah saat ini di Bali. Harapan kami juga dengan APD ini tim medis kami bisa bekerja lebih baik, lebih percaya diri dalam melayani masyarakat.”, ungkapnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.