Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Permintaan Ombudsman kepada Irjen Pol Putu Jayan, Jangan Kendor Lawan Preman

Bali Tribune/ Umar Ibnu Alkhatab
Balitribune.co.id | Denpasar - Ombudsman RI Perwakilan Bali menyambut baik penugasan Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra sebagai Kapolda Bali. Ombudsman yakin Putu Jayan Danu Putra mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik lagi di tubuh Kepolisian Bali.
 
"Ombudsman punya keyakinan Kapolda Bali yang baru memiliki fokus yang tajam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kepolisian Bali," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, Rabu (25/11).
 
Umar juga memberikan beberapa catatan kepada Kapolda yang baru, yaitu mengoptimalkan Satgas Mafia Tanah untuk mengeliminir dan menghilangkan praktik maladministratif di ranah pertanahan. Selain itu, Putu Jayan perlu juga mengoptimalkan Satgas Saber Pungli guna memberantas pungutan yang tidak legal sekaligus memberantas korupsi, baik di tubuh kepolisian maupun di instansi lain.
 
 "Jika kedua satgas ini bisa dioptimalkan, kita yakin wajah pelayanan publik akan ramah dan murah. Dan itu semakin menaikkan level kepercayaan publik kepada lembaga Kepolisian Bali," imbuhnya.
 
Di samping kedua poin tersebut, Umar juga meminta agar Kapolda Bali yang baru tidak kendor melawan premanisme dan memberantas peredaran narkoba di Pulau Dewata.
 
Menurut Umar, premanisme di Bali dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi bergerak secara leluasa karena kuatnya kontrol dan penindakan oleh pihak Kepolisian Bali di bawah pimpinan Kapolda sebelumnya.
 
Sementara peredaran narkoba terus terjadi di Bali. Bahkan, belum Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berhasil menemukan pohon ganja. Sementara Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar mengungkap home industri narkoba dengan pelaku warga negara asing. Ini menunjukkan bahwa Bali sebagai market narkoba internasional.
 
"Kita ingin Irjen Putu punya komitmen yang sama untuk mencegah premanisme dan memberantas peredaran narkoba di Bali", harapnya.
 
Umar juga meminta agar Kapolda Bali yang baru responsif terhadap pengaduan masyarakat baik yang disampikan langsung ke pihak kepolisian maupun yang disampaikan melalui Ombudsman. Bagi Umar, cepatnya respon Kapolda akan berimbas pada cepatnya respon anggotanya di level Polda, Resort dan Sektor. "Kalau Kapolda respon, saya percaya anggotanya lebih responsif lagi. Anggota biasanya ikut atasannya," ujar pria asal Solor, Flores Timur, NTT ini.
wartawan
Bernard MB
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.