BALI TRIBUNE - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Real Estat Indonesia (REI) Bali kini menunggu stimulus pemerintah atas terjadinya kelangkaan material pasir akibat ditutupnya galian C di Kabupaten Karangasem yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) erupsi Gunung Agung.
baik Gapensi ataupun REI sepakat menunggu stimulus yang diberikan pemerintah terkait penggarapan proyek-proyek yang sudah mendekati batas akhir pengerjaan. “Dengan ditutupnya galian C otomatis distribusi material ke beberapa proyek terhambat. Untuk itu kami minta stimulus dari pemerintah bagaimana ke depannya,” ujar Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura, yang ditemui di Denpasar, Senin (4/12).
Dikatakan Agus, dengan adanya kelangkaan pasir dalam beberapa bulan terakhir memicu kenaikan harga pasir yang mempengaruhi harga material lainnya. Untuk mengatasi kelangkan itu, pihaknya bahkan berencana mendatangkan pasir dari Lombok dan Kalimantan. “Kami dari organisasi berharap adanya kelonggaran dari pemerintah. Apalagi saat ini kami juga sudah menurunkan margin karena harga pasir yang naik,” tuturnya.
Meskipun margin diturunkan, namun ia menampik adanya pengurangan material dalam pengerjaan proyek sebagai implikasi kenaikan harga material. “Tidak mungkin material dikurangi, meski harga material mahal,” ujarnya, sembari mengatakan perlu ada solusi soal pengadaan pasir dengan mendirikan depo di Benoa, apalagi ini termasuk force majeur. Pasalnya dengan adanya depo di Benoa harga bisa ditekan menjadi Rp 2 juta per tujuh kubik.
Sedangkan kalau melalui Gilimanuk bisa mencapai Rp 2,5 juta. “Tujuannya adanya depo agar tidak ada yang bermain dalam kondisi ini. Harga terakhir pasir di pasaran Rp 2,3 juta yang didatangkan dari Soongan, Kintamani, tapi kualitasnya kurang bagus,” ucapnya. Pernyataan sama juga diungkapkan Ketua Gapensi Bali, I Wayan Adnyana, ketika dihubungi secara terpisah. Gapensi kini tengah menunggu stimulus dari pemerintah.
“Kita juga ada opsi mendatangkan material dari daerah lain diluar Bali, tapi itu sifatnya opsional. Atau pemerintah memberikan perpanjangan waktu atas proyek proyek yang sedang kami kerjakan,” katanya, dengan menambahkan dalam kondisi sekarang ini semua tergantung dari kebijakan pemerintah. Disebutkan Adnyana, saat ini tengah menunggu keputusan dari Gubernur Bali. “Prinsipnya, kami bertanggung jawab penuh atas proyek yang kami kerjakan,” tutupnya.
