Jakarta, Bali Tribune
Presiden Joko Widodo kembali merombak kompisisi menteri Kabinet Kerja. Ada sembilan wajah baru, delapan menteri terlempar, dan empat menteri pindah pos. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai reshuffle jilid II tidak murni berdasarkan kinerja. Indikasinya, seharusnya ada menteri lain yang juga harus kena reshuffle.
“Saya menilai beberapa pos menteri terutama yang diisi PDI Perjuangan tidak bergeser. Ini saya kira bukan soal kinerja. Sebab jika terkait kinerja, menteri Menko PMK dan Menkumham cukup relevan di-reshuffle. Sebab kinerja yang ditunjukkan masih biasa-biasa saja,” kata Idil dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).
Idil memahami posisi dua menteri yang disebutkan itu nyaris tidak tergantikan, tentu karena alasan politis. Keduanya sama-sama dari partai sang Presiden: PDI Perjuangan. “Namun, harus saya katakan, nama-nama menteri hasil reshuffle jilid 2 yang baru diumumkan (dan sudah dilantik) Presiden Jokowi cukup membawa pencerahan untuk Indonesia,” ucap dia.
Menurut Idil, sembilan dari 12 menteri yang dilantik itu adalah wajah baru. Idil berharap dengan masuknya wajah baru ini dapat mengerahkan segala kapasitasnya untuk Indonesia lebih baik. Idil menegaskan, tugas para menteri harus disertai time line yang jelas dan terukur.
Idil tidak ingin para menteri dibiarkan bekerja tanpa ada pengawasan dan penilaian objektif secara intensif.Terutama terkait permasalahan yang ada di depan mata. “Saya ambil contoh misalnya, persoalan utang negara yang kian membengkak. Ini menjadi problem cukup krusial untuk diatasi, namun tetap bagaimana penyelesaiannya tidak terlalu mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung,” ungkap dia.
Idil meyakini, tangan dingin Menteri Keuangan Sri Mulyani akan cepat memulihkan persoalan ekonomi. Pun halnya terkait sengkarut pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang lebih banyak menguntungkan asing dan kaum kapitalis. “Masuknya Archandra Tahar (Menteri ESDM) juga perlu tetap diperhatikan, agar tidak mengikuti jejak yang sama (dari menteri terdahulu), termasuk dalam kasus Freeport,” tandas dia.
Idil meminta Presiden mengawasi intensif kinerja para menterinya. Idil tidak ingin ke depan ada lagi proses tambal sulam seperti reshuffle. “Saya kira rakyat tidak dalam kerangka membangun optimisme maupun pesimisme dengan pergantian menteri kali ini. Hanya, tetap berharap agar para menteri bisa bekerja lebih baik, lebih akseleratif untuk mencapai kemakmuran rakyat,” kata dia.
Sembilan nama baru yang masuk dalam Kabinet Kerja: Wiranto (Menko Polhukam), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Archandra Tahar (Menteri ESDM), Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan), Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi), Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Asman Abnur (Menpan-RB).
Sementara itu, ada empat nama lama masih bertahan dan hanya pindah posisi ke pos menteri dan lembaga lain. Mereka adalah Luhut Pandjaitan (Menko Kemaritiman), Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN), dan Thomas Perikasih Lembong (Kepala BKPM). Sedangkan menteri yang terlempar dari Kabinet Kerja, antara lain: Rizal Ramli, Sudirman Said, Ignasius Jonan, Marwan Jafar, Anies Baswedan, Yuddy Chrisnandi, Ferry Mursyidan Baldan, Saleh Husin.
