Jakarta, Bali Tribune
Desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo mengubah susunan (reshuffle) kabinet terasa kental dengan kepentingan kelompok ketimbang untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Hal itu dikemukakan oleh anggota Ombudsman Indonesia, Laode Ida, dilansir Metrotvnews.com, Selasa (26/7).
“Apalagi jika dikaitkan hasil survei terakhir yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menanjak. Kalau hasil survei SMRC itu valid, seharusnya (Presiden) bukan mengganti menteri, tetapi mengapresiasi karena telah berada dalam tim yang menjadikan masyarakat puas atas kinerja kabinet. Kalau toh ada kekurangan, itu wajar dan hanya perlu perbaikan,” kata Laode.
Menurut Laode, jangan membayangkan penggantian menteri otomatis menggenjot kinerja kabinet. Bukan mustahil sebaliknya kinerja kabinet semakin buruk setelah penggantian menteri. “Figur baru perlu penyesuaian dengan program dan lingkungan kerja. Ini makan waktu. Lalu waktu produktif bagi menteri baru tinggal beberapa bulan. Pada 2017 para menteri dari parpol disibukkan dengan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019,” lanjut Laode.
Kendati demikian, lanjut Laode, bukan berarti Presiden tidak bisa melakukan reshuffle. Bagaimana pun, mengangkat dan mengganti menteri hak prerogatif Presiden. Apalagi, sejumlah figur memang terkesan tidak cakap menjalan tugas dan kerap membuat masalah di depan publik. “Jika pun mengganti menteri, lebih tepat memasukkan figur profesional dan independen sehingga loyalitas mereka hanya kepada presiden.”
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan, apabila Jokowi melakukan reshuffle, sebaiknya ini yang terakhir. “Tetapi Jokowi harus pilih sendiri (menteri), tunjukkan leadership, tidak perlu akomodatif kendati koalisi lebih gemuk,” ujar Hendri.
Konsolidasi
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari justru menyarankan perombakan kabinet dilakukan untuk konsolidasi kerja dan menggenapkan konsolidasi parlemen dan dukungan rakyat. “Kalau tidak, sia-sia kepercayaan rakyat.” Di sisi lain, anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan sejak awal pihaknya mendukung Jokowi-JK tanpa syarat.
Mengenai kabar reshuffle, dia percaya Jokowi cukup arif dengan tidak mengotak-atik menteri yang berasal dari partai politik. “NasDem tidak mempermasalahkan apabila pemerintah ingin mengundang partai politik selain NasDem, PDIP, PKB, dan Hanura masuk kabinet,” kata Teuku.
Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, menyebutkan soal pergantian menteri urusan Presiden sepenuhnya. “Kalau pun ada reshuffle, tergantung beliau. Bagaimana dan kapan waktu yang tepat,” kata Kalla.
Pekan ini, dalam rentang 27-29 Juli, Presiden dikabarkan akan melantik beberapa menteri baru. Dua pejabat di lingkungan Istana Presiden mengonfirmasi kabar tersebut. “Pada 27 atau 28, tunggu saja apa yang terjadi. Mungkin akan lebih banyak menteri yang di-reshuffle jika dibandingkan dengan sebelumnya,” kata pejabat tersebut.
