baitribune.co.id | Negara - Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (15/1) dan Sabtu (16/1) menyebabkan kerusakan infrastruktur. Tidak sedikit bangunan rumah warga yang rusak setelah diterjang air sungai yang meluap. Kini penanganan pemulihan pasca banjir menjadi perhatian kalangan legislatif di Jembrana.
Sebelumnya dua daerah aliran sungai (DAS) di Kecamatan Pekutatan meluap pada Jumat (15/1) dini hari. DAS Yehsatang (perbatasan Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan) meluap hingga permukiman warga. Akibatnya 12 rumah di Banjar Loloan, Desa Medewi terendam, 1 rumah diantaranya hanyut dan dua lainnya rusak berat. Ruas jalan penghubung antar banjar juga terputus. Begitupula luapan DAS Medewi disaat bersamaan menyebabkan 7 rumah di Banjar Pulukan terdampak banjir, 3 rumah diantaranya rusak parah.
DAS Pulukan meluap pada Jumat (15/1) malam. Sedikitnya 10 rumah warga di Tempek Lapangan Bawah, Banjar Pasar, Pekutatan terendam air setinggi lebih dari 1,5 meter. Bahkan beberapa bangunan juga luluh lantak karena diterjang luapan air sungai. Dampak banjir bandang yang menyembabkan kerusakan infrastruktur mengundang keperihatinan. Termasuk dari kalangan legislatif di Jembrana. Salah satu yang kini menjadi perhatian serius para Anggota DPRD Jembrana adalah upaya penanganan pemulihan pasca banjir.
Seperti yang diungkapkan I Ketut Sadwi Darmawan. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jembrana ini mengharapkan agar korban bencana tersebut bisa diprioritaskan mendapatkan bantuan bedah rumah dan rehab rumah. "Nanti bisa diprioritaskan untuk dibantu. Karena kasihan kini tidak punya tempat tinggal," ujarnya. Sementara pihak pemerintah desa kini tengah berupaya untuk mempercepat upaya pemulihan terhadap dampak kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan banjir bandang yang menimpa wilayahnya masing-masing.
Seperti salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medewi yang terkena dampak terparah. Perbekel Medewi Nengah Wirama mengatakan selain bantuan kedaruratan untuk penanganan banjir, sudah cukup banyak posko yang dibangun Dinas Sosial, pihaknya akan segera mengusulkan bantuan bedah rumah dan rehab. Selain pemulihan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan, pihaknya mengharapkan agar jalan putus sepanjang 300 meter segera ditangani dan perlu dikawal pihak dewan.
Menurutnya pasca terputusanya akses jalan desa penghubung antar banjar tersebut, kini masyarakat hanya bisa memutar di jalur yang cukup jauh. Bahkan untuk ibadah ke masjid melalui kebun warga dan cukup rawan karena ada sutet. Sedangkan terhadap warga yang rumahnya hanyut kini masih berada di tenda pengungsian. "Selama korban belum memiliki tempat tinggal kami siap meminjamkan tenda selama untuk digunakan,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, dr. I Made Dwipayana.
Sedangkan terkait bedah rumah pengajuannya melalui Dinas PU Kabupaten Jembrana. Sedangkan rehab rumah bagi warga yang rumahnya rusak menurutnya akan dibantu PMI dan sudah di survey. Menurutnya korban bencana memang menjadi prioritas namun persyaratan juga harus terpenuhi karena menyangkut aturan. Seperti terkait bedah rumah ada persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya kepemilikan tanah. "Kecuali sungai nanti dinormalisasi dan tanahnya kembali bisa dibangun di tempat semula," tandasnya.
