balitribune.co.id | Denpasar - "Ada berbagai isu, salah satu yang terpenting terkait dengan kedatangan wisatawan Tiongkok ke Bali. Wisatawan Tiongkok secara kuantitas tidak bisa dipandang sebelah mata dan selalu menjadi salah satu jumlah wisatawan tertinggi ke Bali. Jadi, kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, dari segi regulasi hingga penunjang lainnya, sehingga target kunjungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud,” ucap Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat memimpin Rapat Persiapan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi Bali bersama OPD terkait dan stakeholder pariwisata di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/2).
Disampaikannya, kembali merujuk pada keadaan sebelum pandemi Covid-19, isu terpenting yang menyangkut wisatawan Tiongkok dulu adalah masalah 'jual beli kepala' wisatawan yang dilakukan oleh sejumlah oknum agen perjalanan di Tiongkok. Menyongsong dibukanya pasar Tiongkok tahun 2023, ia mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya mendengar juga ada banyak keluhan, tidak hanya oleh masyarakat kita namun juga oleh wisatawan Tiongkok sendiri bahkan dari Konjen Tiongkok di Bali. Karena hal tersebut juga merugikan para wisatawan tidak bisa menikmati Bali dengan baik,” kata Cok Ace.
Kepada OPD terkait di Pemprov Bali, ia mengintruksikan agar menindak tegas jika masih ada praktik-praktik seperti itu di Bali. "Terpenting, kita harus mengantisipasi agar masalah tersebut tidak berulang lagi di Bali. Kepada stakeholder pariwisata, baik HPI atau Asita agar membantu kami melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata dan masyarakat bsia mempercepat masalah ini,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Wagub Cok Ace yang juga merupakan Guru Besar ISI Denpasar itu mengatakan, Pemprov Bali terus ingin menjadikan Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Sehingga, menurutnya pembenahan di berbagai bidang perlu dilakukan. “Pemprov Bali tidak hanya membenahi infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata, namun juga membenahi sistem-siatem yang tidak sesuai dengan nilai pariwisata kita yang berbudaya dan berkualitas, sesuai dengan visi misi Provinsi Bali saat ini Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” katanya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, serta para pelaku pariwisata dari PHRI, HPI, Asita, IHGM, BHA dan Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali Bidang Pariwisata.
