balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum (PU) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung tahun 2025. Dalam PU yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Wayan Puspa Negara, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (30/10) fraksi ini memberikan catatan kritis terhadap usulan RAPBD yang disampaikan oleh Bupati Badung.

Dalam pernyataan awalnya, Puspa Negara menyoroti bahwa program prioritas pada APBD tahun 2025 seharusnya menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Namun, mereka menilai bahwa Kabupaten Badung, sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang besar, harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil dari waktu ke waktu.

"Pentingnya penciptaan efek berganda atau multiflyer effect serta efek menetes atau trickle down effect yang tinggi guna mencapai kesejahteraan dan pemerataan bagi masyarakat Badung," ungkapnya.

Fraksi Gerindra juga memberikan kritik tajam terhadap rancangan anggaran tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp10,44 triliun, lebih rendah Rp1,7 triliun dibandingkan APBD Perubahan tahun 2024 yang sebesar Rp12,1 triliun. Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan penurunan ini, terutama mengingat tidak ada kejadian luar biasa yang seharusnya memengaruhi anggaran. 

"Kami berharap penurunan ini bukan merupakan cerminan dari sikap kehati-hatian yang berlebihan atau ketidakakuratan dalam perencanaan eksekutif," katanya.

Puspa Negara mengemukakan bahwa, mengingat kondisi ekonomi yang stabil dan prospek kunjungan wisatawan yang terus meningkat, seharusnya RAPBD 2025 justru diarahkan untuk naik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2024 tercatat mencapai 6 persen dan diperkirakan akan mencapai antara 6 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2025. 

"Melihat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan fasilitas seperti 90 autogate di Bandara Ngurah Rai yang mempermudah akses wisatawan, kami berharap RAPBD 2025 bisa dinaikkan hingga minimal Rp12,5 triliun," ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya potensi ancaman defisit yang signifikan pada APBD 2024, yang diproyeksikan sebesar Rp3,4 triliun berdasarkan realisasi pendapatan hingga September yang baru mencapai Rp4,9 triliun. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah lebih cermat dalam perencanaan keuangan untuk tahun mendatang guna menghindari defisit yang tidak terkendali.

Sebagai bentuk kontribusi konstruktif, Fraksi Gerindra menawarkan solusi jangka pendek untuk menanggulangi ancaman defisit. Pihaknya menyarankan percepatan penagihan piutang pajak yang hingga Januari 2024 tercatat mencapai Rp679,4 miliar. Selain itu, mendukung upaya Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Badung untuk melakukan langkah-langkah aktif dalam penagihan pajak, termasuk melibatkan Kejaksaan Negeri Badung untuk menindak tegas penunggak pajak.

Fraksi Gerindra juga mengusulkan penguatan sistem online yang terproteksi bagi pelaku usaha dan penempatan tenaga penginput pajak, terutama di objek pajak Pajak Hotel dan Restoran (PHR). PHR dinilai sebagai sumber pendapatan signifikan yang perlu dikelola secara profesional karena Badung secara otomatis memiliki hak atas 10 persen dari setiap pengeluaran wisatawan di objek PHR tersebut.

Puspa Negara menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk mengawal pembahasan RAPBD 2025. Fraksi ini siap memberikan masukan berupa ide, gagasan, serta formula untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.