Nusa Dua, Bali Tribune
Setelah bersidang selama 7 jam di Nusa Dua, Selasa (2/8), Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, dan Menhan Filipina Delfin N Lorenzana, sepakat segera melakukan patroli maritim bersama di kawasan rawan perompak, sekaligus upaya pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Zulu, Filipina.
“Keselamatan nyawa para sandera itu yang diutamakan. Hal itu nomor satu dan sangat penting. Jadi kami, ketiga Menteri Pertahanan (Indonesia, Malaysia, dan Filipina, red)) telah sepakat segera melakukan patroli bersama di wilayah rawan aksi perompak dari kelompok Abu Sayyaf,” ujar Ryamizard Ryacudu dalam press conference “The 3rd Trilateral Defence Miniters’ Meeting” di Nusa Dua, Selasa (2/8).
Didampingi Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, dan Menhan Filipina Delfin NLorenzana, mantan Kasad Ryamizard Ryacudu, mengusulkan pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah mekanisme koordinasi, distribusi informasi, dan intelijen guna menjaga keamanan maritim di tiga negara bertetangga tersebut.
"Kerja sama itu berguna dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yang dewasa ini mulai marak terganggu aksi perompak dari kelompok Abu Sayyaf. Sekaligus sebagai jaminan keamanan maritim terhadap ancaman seperti terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi, dan perdagangan narkoba,” kata jenderal TNI yang pernah menjabat Panglima Kostrad itu.
Pertemuan di Bali merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya di Laos, di sela-sela forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) pada Mei 2016, dan pertemuan di Filipina, Juni 2016 lalu. Di Bali kali ini, ketiga Menhan membahas langkah-langkah selanjutnya sebagai implementasi kesepakatan yang dihasilkan di dua pertemuan sebelumnya. Topik yang dibahas antara lain hasil pertemuan staf militer ketiga negara bidang intelijen dan operasi serta perkembangan Framework of Arrangement (FoA) yang telah ditandatangani di Jakarta, 14 Juli 2016 lalu dalam forum Joint Working Group (JWG) ketiga.
Selain itu, para Menhan saling bertukar pandangan tentang perkembangan situasi keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama. Perwira tinggi TNI lulusan Akabri (1974) pada kesempatan itu menegaskan tentang pentingnya segera merealisasikan implementasi kerja sama trilateral dalam bentuk kerja sama praktis di lapangan secara terkoordinasi.
Selain itu diungkapkan juga langkah mengenai implementasi patroli maritim trilateral dengan dasar kerangka kerja sama yang telah ditandatangani, upaya-upaya penyelamatan manusia dan kapal yang memerlukan protokol khusus.
Ryamizard juga mengusulkan adanya latihan bersama, baik di laut maupun di darat, pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah mekanisme koordinasi, distibusi informasi dan intelijen serta perlunya mengeluarkan deklarasi bersama bagi dimulainya implementasi kerja sama di lapangan.
Dengan ditandatanganinya dokumen FoA yang berisi tentang Standard Operating Procedure (SOP) patroli maritim trilateral, maka ketiga negara sudah dapat segera melaksanakan patroli maritim bersama.
Sekitar 20 pejabat yang mendampingi Menhan Ryamizard Ryacudu, diantaranya Irjen TNI Letjen TNI Setyo Sularso (mantan Pangdam IX/Udayana), juga ada dua perwira tinggi yang pernah menjabat Danrem 163/Wira Satya, yaitu Dirjen Strahan Kemhan RI Mayjen TNI Yoedhi Swastanto dan Karo TU Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
