Diposting : 9 August 2022 22:12
CHA - Bali Tribune
balitribune.co.id | Singaraja - Pelayanan prima menjadi prioritas kinerja jajaran Pemkab Buleleng, untuk mencapainya dilakukan berbagai upaya di antaranya melakukan kerja sama dengan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali.
Untuk itu, Selasa (9/8/2022), dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) terkait pengawasan dan penanganan maladministrasi. Pola kerjasama seperti itu telah lama dilakukan, namun MoU kali ini dilakukan untuk lebih memperkuat sinergitas yang telah lama terjalin. Nota Kesepahaman ditandatangani antara Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Dari bentuk kerjasama sebelumnya akan diurai kembali dalam rencana kerja (renja).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mengatakan, MoU Ombudsman dengan Bupati Buleleng telah berjalan. Selanjutnya dibreakdown dalam bentuk kerjasama antara Ombudsman dengan Sekda sebagai langkah lebih lanjt untuk melakukan eksekusi pasca MoU dilakukan. Yang dibreakdown adalah rencana kerja diantaranya beberapa hal bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Ombudsman fokus pada pelayanan publik, kata Suyasa.
Menurut Suyasa, sinergi antar Pemerintah Daerah dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sangat diperlukan untuk kualitas pelayanan publik yang makin baik. Secara teknis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali akan memberikan saran dan solusi termasuk koreksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi untuk peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Saat ini ada 5 OPD yang diharapkan bisa mencapai kinerja WBK dengan mendapat pendampingan dari Ombudsman.Tentu pendampingan ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan publik dengan menunjukkan titik lemahnya untuk segera diperbaiki dengan pemberian saran dan solusi, ujarnya.
Selain saran, peran Ombudsman dalam kerjasama ini juga berperan memberikan koreksi atas kinerja yang telah dilakukan. Tentu akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan.Nah disana peran hadirnya Ombudsman, tandas Suyasa.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan pasca kerjasama berlangsung. Seperti program percepatan penyelesaian laporan. Dengan membentuk narahubung atau focal point di beberapa OPD. Kita harapkan focal point ini bisa diperluas disemua OPD. Sehingga kalau ada pelaporan dari kabupaten Buleleng kita bisa mempercepat penyelesaianya dengan berkoordinasi dengan focal point, ujarnya.
Sri Widhiyanti juga mendorong agar OPD penyelenggara pelayanan publik bisa memperkuat unit pengelola pengaduannya. Terutama dari segi petugas pengelola sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku sehingga mempermudah penanganan jika ada laporan yang masuk.
