balitribune.co.id | Amlapura - Langkah konvergensi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama, PHDI dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk sosialisasi Kemiskinan Kultural dianggap penting dalam mewujudkan Kemiskinan Ektrem Nol Persen di Tahun 2024. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Karangasem I Gede Dana dan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dengan terjun langsung melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tekait hal ini.
Sosialisasi salah satunya dilaksanakan di Balai Banjar Gulinten, Bunutan dan di Balai Banjar Bau Kangin, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Selasa (28/11/2023). Usai sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menyiapkan 100 paket Sembako di masing-masing tempat, untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang juga diserahkan langsung oleh Bupati Dana bersama Wabup Artha Dipa.
Bupati Dana dalam kesempatan itu menerangkan, kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh budaya dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Budaya dan kebiasaan tersebut dapat berupa foya-foya, malas, tidak punya etos kerja, tidak mau belajar, tidak mau berubah, atau tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan. Kemiskinan kultural dapat menurunkan motivasi dan potensi seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan kultural yang membangkitkan motivasi dan potensi.
“Kemiskinan kultural adalah ketika seseorang hidup di lingkungan yang tidak mendukungnya untuk maju dan sukses. Lingkungan warga bersangkutan mungkin punya budaya dan kebiasaan yang tidak baik, seperti boros, malas, tidak mau belajar, tidak mau berubah, atau tidak mau ikut pembangunan. Budaya dan kebiasaan ini bisa membuat orang tersebut tidak punya motivasi dan potensi untuk meningkatkan hidupnya,” terang Bupati Dana.
Ditambahkannya, kemiskinan kultural perlu diatasi agar angka kemiskinan tidak semakin bertambah, meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat, menghindari konflik sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Hal senada juga ditambahkan Wabup Artha Dipa, menurutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan kultural, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dirinya mencontohkan, selain dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai kemiskinan kultural itu sendiri, juga dengan memberikan bantuan ekonomi termasuk pelatihan dan pendidikan, fasilitas sosial yang diikuti dengan dukungan psikososial, pengakuan juga penghargaan.
