balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi oleh Inspektur Luh Suryaniti menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 secara virtual bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Rabu (14/6). Rakor dengan tema "Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi" ini dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diikuti Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPK Isma Yatun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Burhanuddin, Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta para undangan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada BPKP beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja keras dalam menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien. Dijelaskan bahwa saat ini pemerintah berupaya fokus melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju ke Indonesia Emas Tahun 2045, bukan barang yang mudah, angkanya sudah ada tetapi tantangannya juga tidak tampak. Diketahui saat ini situasi global tidak mendukung dan situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung, menunjukan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit oleh sebab itu setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena pendapatan sangat sulit baik itu dari pajak PBB, Loyalty. “Sekarang ini tidak mudah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, disinilah pentingnya peran pengawasan, kita lemah dari sisi itu jika tidak diawasi dengan cara cek langsung dan pengawasan orientasinya bukan prosedurnya. Diingatkan agar semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai prosedur contoh pengembangan UMKM anggaranya diutamakan dari sisi pengembangan, pemberdayaan, mesin produksi, pameran dan marketing. tugas BPKP orientasi arahkan Daerah, Pusat, BUMN, kementrian, biar produktif. Sekarang orientasi kita harus berhasil dan bisa bersaing dengan negara lain. Anggaran APBN itu harus produktif dan yang perlu diawasi betul di identifikasi, berikan rekomendasi serta damping, kawal agar betul-betul negara kita produktif dan berani bersaing dengan negara lain. Beruntung pertumbuhan ekonomi kita di G20 termasuk dua besar terbaik tahun lalu 5,3%, kuartal pertama tahun ini tumbuh masih diatas 55.03% dan inflasi kita juga turun dari 5,9% menjadi 4% makronya sudah bagus. Untuk itu saya minta seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, Rakornas ini dihadiri 2.218 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Direksi dan SPI BUMN, serta pimpinan aktif Kementerian lembaga Daerah dan pemeriksa eksternal.
Dikatakan pihaknya bersama seluruh jajaran, selalu aktif dan konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan akuntabilitas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. BPKP dan seluruh jajaran terus berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal, merespon momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi.
“Tahun ini BPKP dan jajaran aktif intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah yang idensial terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi, kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJM 2020-2024. Adapun prioritas pengawasan kami antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan, tata kelola industri strategis, pemberdayaan UMKM, serta penguatan good governance salah satunya telah tercermin dari agenda pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahun,” lapornya.
