BALI TRIBUNE - Ancaman akan molornya pengerjaan beberapa kegiatan fisik memang berpeluang terjadi, maka anggota DPRD Bangli mengambil sikap, yakni meminta agar pihak rekanan dan juga SKPD yang memiliki kegiatan agar bisa menyelesaikan kegiatan tepat waktu sesuai dengan yang termuat dalam kontrak.
“Kita tidak ingin alasan erupsi gunung agung dijadikan alasan pihak rekanan meminta perpanjangan waktu pengerjaan,” tegas anggota komisi III DPRD Bangli, I Wayan Subagan didampingi rekanya I Wayan Kariyasa, Senin (27/11).
Papar Subagan, ada indikasi situasi Gunug Agung dimanfaatkan oknum rekanan, padahal sejatinya hal tersebut tidak mendasar. “Buktinya banyak kegiatan hampir rampung, kok keterlambatan kerja dikarenakan kesulitan mendaptkan material akibat damapk aktifitas gunung agung, kalau memang benar adanya semua kegitan pasti molor,” jelas politisi dari PDIP ini.
Dia mendesak kepada pihak rekanan yang progress pekerjaanya masih kurang untuk segera melakukan langkah percepatan. “Percepatan bisa dilakukan dengan menambah pekerja, menambah jam kerja dan yang terpeting ketersedian material yang mumpuni ,” kata Subagan.
I Wayan Kariyasa melihat keterlambatan terjadi menggambarakn lemahnya manejemen perusahan yang mengmabil kegiatan. Sepatutnya perusahan telah memiliki hitung- hitungan yakni terkait berapa jumlah tenga yang dipekerjakan dengan melihat stok material yang ada dengan mengacu volume pekerjaan. Mantan kontraktor ini memberikan contoh, misalnya untuk pemobongkaran perusahan menurunkan alat berat dengan didukung lima orang tenaga, jika dalam sehari alat berat mampu melakukan pemobongkaran 5 meter, sementara untuk pembongkaran panjangnya 2 Km, maka harus diturunkan minimal 10 alat berat dan didukung ketersedian material.
Menyikapi relaita akan ancaman molornya kegiatan fisik, komisi III akan kembali melakukan sidak. “Kemungkinan sidak akan kita lakukan usai pembahasan APBD Induk 2018 atau awal bulan depan “ jelas I Wayan Karyasa.
