Negara, Bali Tribune
Dikeluarkannya surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana tanggal 31 Agustus 2016 yang berisi informasi mengenai pengurangan tenaga Sat Pol PP Kabupaten Jembrana membuat resah. Puluhan personel anggota Sat Pol PP Kabupaten Jembrana yang bersal dari tenaga kontrak ini resah karena ada beberapa anggota yang kontraknya ternacam akan diputus.
Ditemui, Kamis (8/9), sejumlah personel Sat Pol PP dari tenaga kontrak mengungkapkan bahwa dalam surat yang ditandatangani IGN Rai Budhi tersebut disebutkan bahwa Pemkab Jembrana hanya membutuhkan personel Pol PP sebanyak 83 orang, sedangkan mereka menyebutkan saat ini jumlah personel Pol PP sebanyak 97 orang sehingga 14 orang personel harus diputus kontraknya. Bahkan mereka mengaku telah mengabdi sejak tahun 2008.
Dari 97 orang yang ada saat ini, yang direkrut murni sesuai prosudur hanya 60 orang pada tahun 2008, diman satu orang telah meninggal dunia dan liuma orang mengundurkan diri, sehingga saat ini tersisa 54 personel yang telah menjalani dan lulus pelatihan sebagai Sat Pol PP secara profesional dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja. Sedangkan personel lainnya merupakan titipan dari oknum pejabat.
Sedangkan selama ini honor yang mereka terima sangat kecil yaitu Rp 1.050.000 setiap bulannya, dimana setelah dipotong Jamsostek, total nafkah yang mereka terima hanya Rp 970 ribu. Kendati memiliki keahlian, ditakutkan personel yang tidak memiliki backing pejabat akan tergeser. Mereka khawatir akan ada banyak orang-orang titipan yang dimasukkan dalam seleksi ulang yang akan dilaksanakan.
Bahkan selain ternacam diputus kontraknya, gaji mereka pada bulan Agustus malah dipotong Rp 323 ribu untuk biaya pemeriksaan kesehatan. Dengan gaji yang diterima bulan ini yang di bawah Rp 500 ribu, personel yang beragama Hindu tidak bias merayakan hari raya Galungan. Belum lagi hak mereka yaitu uang hadiah lomba-lomba yang dimenangkan personel Pol PP tersebut hingga kini tidak dibagikan sedangkan SKPD laiinya sudah langsung membagikannya.
Kepala Kantor Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi yang dikonfirmasi, Kamis kemarin, justru membantah isu pihaknya yang akan mengurangi tenaga kontrak tersebut. Ia membatah akan mengurangi tenaga kontrak tetapi menurutnya perlu dilakukan tes baik wawancara dan tes fisik untuk perpanjangan kontrak sehingga menentukan personil yang akan ditempatkan sebagai personil Satpam, anggota Satpol PP atau personil pemadam kebakaran. Selin juga menurutnya harus ada fakta integritas.
Begitupula dengan pemasalahan gaji yang minim menurutnya bukan kebijakan SKPD melainkan merupakan kebijakan Pemkab Jembrana sehingga pihaknya hanya melaksanakannya saja. Pihaknya juga belum mengetahui mengenai belum dibagikannya hadiah lomba dalam rangkaian HUT RI dan Kota tersebut dan pihaknya akan mengumpulkan personilnya untuk mencari tahu.
