KPUD Lantik PPK dan PPS se-Kabupaten Gianyar | Bali Tribune
Diposting : 9 November 2017 19:27
Redaksi - Bali Tribune
pelantikan
PELANTIKAN - Pengambilan sumpah dan pelantikan PPK/PPS se-Gianyar, Rabu (8/11).

BALI TRIBUNE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar mengambil sumpah dan pelantikan serta penandatanganan fakta integritas anggota panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gianyar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018, di Balai Budaya Gianyar, Rabu (8/11).

Ketua KPU Kabupaten Gianyar Anak Agung gde Putra mengatakan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk di dalamnya pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, yang dilaksanakan serentak tahun 2018. Berkaitan dengan hal tersebut KPU Gianyar melantik PPK dan PPS yang bersifat add hoc. “Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dilaksanakan secara langsung agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu membawa Gianyar khususnya dan Bali umumnya lebih baik ke depannya,” ujar Agung Putra.

Agung Putra juga menambahkan, untuk mendapatkan pemimpin yang demikian, diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas, memegang teguh asas-asas penyelenggara pemilu, serta taat pada kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilihan umum.

Bupati Gianyar yang diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Wayan Suardana berharap agar pilkada serentak tahun 2018 dapat berlangsung dengan demokratis jika seluruh petugas dan elemen didalamnya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan baik. Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar yang sudah memiliki hak pilih agar menggunakan hal pilihnya dengan baik sehingga pilkada serentak tahun 2018 dapat terselenggara dalam suasana  yang damai dan kondusif, serta proses pemilu yang bermartabat dan demokratis yang akan menghasilkan pimpinan daerah yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.