Diposting : 2 February 2020 18:32
Ayu Eka Agustini - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP (PKK) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerakan PKK & Program TP PKK Tahun 2020 se-Bali di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Minggu (2/2) yang bertujuan untuk mendukung, mendorong, mempercepat, menyosialisasikan visi misi Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten agar dapat disinergikan dengan visi misi PKK. "Dari tingkat provinsi hingga desa itu perlu dan penting untuk bertatap muka supaya saling mengenal secara fisik dan saling menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan kita dalam satu kerangka," kata Ny. Putri Koster kepada awak media.
Menurutnya, dalam hal ini visi misi PKK sangat terkait dengan visi misi Gubernur Bali. Sehingga dalam pergerakannya penting adanya satu kesatuan pandang dan keharmonisan supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. "Ada kerangkanya yang harus kita ikuti di dalamnya. Silakan berkreativitas, berinovasi tetapi tujuan dan capaian kita itu sama," ucapnya.
Pihaknya juga ingin mengajak seluruh Tim Penggerak PKK di Bali bersama-sama mengisi apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah, dengan mengumpulkan seluruh pengurus PKK dari desa hingga kabupaten tiada lain adalah turut berperan dalam menyukseskan Pergub terkait pengolahan sampah berbasis sumber. Ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh PKK dengan pendampingnya yaitu kepala desa, mengingat sampah tersebut bersumber dari lingkungan keluarga.
"Ke depan, polanya akan kita ubah. Karena saya melihat kita sudah keliru menerapkan pola sampah itu kok dipindah bukannya diolah. Ketika dipindah akan menjadi bom waktu, meledak sewaktu-waktu. Jangan sampai ingin membuat bersih desa sendiri malah mengotori desa tetangga dengan memindahkan sampah. Coba sampah kita enyahkan dari sumbernya misalnya di dapur bisa diolah menjadi pupuk dan mengurangi memproduksi sampah non organik," paparnya yang akrab disapa bunda Putri.
Dia menjelaskan, untuk sampah organik di lingkungan rumahtangga bisa diremukkan lalu dipendam di tanah guna menyuburkan tanah. Di sini peranan PKK, mengajak masyarakat untuk berkreasi terkait mengelola sampah di lingkungan rumahtangga dan desa. Sebab, sampah ini merupakan suatu hal kecil yang akan menjadi besar jika penanganannya tidak benar.
Ia menyebutkan, di dalam 10 Program Pokok PKK yang pertama adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam hal ini tugas seorang ibu harus menjadi orang yang humanis dan mempunyai kasih sayang, merangkul anak-anak masa depan bangsa. Tugas ibu, mengisi dan menanamkan karakter anak-anaknya dengan hal-hal positif dalam artian mengasah budi pekerti dan karakternya supaya berkarakter di koridor anak Nusantara. "Karena merekalah masa depan kita, pemimpin-pemimpin. NKRI harus kita jaga lewat anak-anak yang sehat, cerdas, loyal berdedikasi itu dari rangkulan kasih sayang ibu," cetusnya
Seniman multitalenta ini mengatakan, PKK adalah pelayan yang berdedikasi untuk masyarakat. Maka sangat penting menyamakan persepsi dalam hal ini sinergi, diharmoniskan apa yang dicanangkan di provinsi agar sama dengan yang dilakukan oleh PKK di desa-desa.
"Kalau tidak bergerak bukan PKK namanya. Yuk menggeliat seiring dengan menggelindingnya kegiatan pemerintah, kita juga bersinergi di dalamnya dan seluruh komponen masyarakat," ucap wanita yang kerap dipuji-puji oleh Gubernur Bali ini.
Masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan masukan-masukan dan saran untuk PKK, sehingga PKK lebih meningkatkan kinerja, tanggungjawab dan tujuan serta sasaran dapat tercapai dengan bergerak efektif dan efisien. "Setahun saya sudah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK hanya 57 kecamatan dan 57 desa berkenalan, yang lainnya belum. Tapi saya pikir untuk menunggu satu per satu habis waktu kita. Cara yang tepat adalah yang ada di desa, kecamatan, kabupaten saya undang ke sini. Kemudian kita satukan pandang, gerak dan harmoniskan itu hingga habis masa jabatan saya, semua bisa saya kenal serta bisa bekerja setulus hati bersama-sama," terangnya.
Dia yang bertutur lembut ini menyampaikan, pergerakan tersebut tidak boleh dilakukan lalai agar PKK tidak dipandang sebelah mata. Dalam setahun ini pihaknya sudah turun ke lapangan dengan menggandeng sekitar 12 OPD di Provinsi Bali, karena pejabat di pemerintahan pun harus turun melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Dalam tahun ini akan saya canangkan, program PKK yang belum tercapai, tahun ini akan ditingkatkan terkait juga dengan anggaran," ungkapnya.
Ia menuturkan, saat dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali pada waktu itu nilai anggarannya sebesar Rp 2,6 miliar. Dana ini hanya habis untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional, tidak punya program yang menyasar ke masyarakat. Kemudian ada perubahan anggaran menjadi Rp 6,2 miliar.
"Karena saya lihat anggaran yang muncul akibat pergerakan PKK menjadi tanggungjawab APBD, makanya PKK mesti bergerak dan menyasar masyarakat. Tahun 2020 anggaran kami sudah disetujui oleh gubernur sebesar Rp 10 miliar. Dari Rp 10 miliar, sebesar Rp 5 miliar untuk membantu kabupaten/kota secara merata masing-masing Rp 500 juta lewat PKK dikawal oleh Juknis," bebernya.
Tahun depan akan dilihat secara proporsional misalnya Badung, Denpasar jika anggarannya sudah besar maka akan dialihkan ke kabupaten yang dukungan anggarannya kecil. Ia berharap PKK di desa bersinergi dengan kepala desa melalui dana desa untuk peningkatan sumber daya manusia dan bisa disalurkan lewat PKK. "Tapi tetap semangatnya adalah kita bisa memakai anggaran tetapi bukan ahlinya mengurus keuangan. Maka kami tidak mengelola uang, yang di provinsi mengelola Dinas PMD. Kami punya uang besar tapi tidak menyentuh. Ketika membutuhkan itu sudah ada dalam bentuk penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan tersebut. Keuangan sepenuhnya dikelola PMD," paparnya.
Sementara itu Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyatakan pentingnya menjalankan organisasi ini. Kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi PKK dengan pendampingnya agar bisa menjalankan organisasi ini dengan benar sesuai fungsi dan tugas pokoknya.
"Kalau tidak, nanti dikira sesuatu yang tidak penting. Saya dukung inisiatif yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Bali untuk menjalankan sosialisasi ini untuk menjangkau di tingkat desa. Tapi buat saya soal substansinya karena PKK keberadaannya dibentuk oleh suatu aturan dari Menteri Dalam Negeri dan presiden. Jadi yang membentuk adalah negara," katanya.
Orang nomor satu di Bali ini mengatakan, secara struktur organisasi, keberadaan PKK sangat kuat hingga dusun/banjar sampai ke kelompok rumahtangga. Mengapa penting? Karena program yang ditugaskan kepada PKK adalah mandatoris karena dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan presiden dengan 10 Program Pokok PKK. "Jadi tidak boleh membuat program suka-suka. Ibu-ibu ini bertugas memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara, gotong royong, pangan, sandang, permukiman dan tata laksana rumahtangga dan lainnya," imbuhnya.
