balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Bali semakin mengoptimalkan pembayaran pungutan bagi wisatawan asing yang datang ke Bali dengan tujuan kunjungan wisata. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024 lalu, saat ini sebanyak 6 ribuan wisatawan mancanegara per hari membayar pungutan tersebut. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Senin (22/4) menyampaikan, telah dilakukan pengecekan terhadap wisatawan yang sudah membayar dan yang belum membayar melalui pintu-pintu masuk Bali, di tempat-tempat akomodasi dan di daya tarik wisata (DTW) pada Maret 2024 lalu. Pengecekan tersebut akan kembali dilakukan pada akhir April 2024. 

Sesuai Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebesar Rp 150 ribu, bahwa pengecekan terhadap wisatawan yang sudah membayar dan yang belum membayar dilakukan melalui pintu-pintu masuk Bali, akomodasi dan DTW. 

Tjok Bagus membeberkan, pada Maret 2024 pengecekan yang pertama sudah dilakukan di DTW Uluwatu Kabupaten Badung pada 26 Maret 2024. Selanjutnya, pengecekan akan dilaksanakan pada akhir April. Adapun DTW yang menjadi target sasaran adalah Goa Gajah di Kabupaten Gianyar, Tirta Empul di Kabupaten Gianyar, Pura Ulun Danu Beratan, Kabupaten Tabanan, dan Desa Penglipuran. 

"Tempat-tempat itu kita jadikan target karena memang jumlah wisatawan berkunjung ke DTW tersebut relatif banyak, dan juga ingin mengecek berapa banyak wisatawan yang sudah membayar, dan berapa yang belum," ucapnya. 

Ia menegaskan, bagi wisatawan yang kedapatan belum membayar, akan diminta untuk membayar di tempat melalui aplikasi yang sudah ada yaitu lovebali.baliprov.go.id. 

“Jadi tidak ada pembayaran yang dilakukan secara tunai, semua melalui online," tegasnya.

Tjok Bagus mengimbau, agar wisatawan tidak merasa terganggu dengan pengecekan tersebut, seluruh wisatawan yang belum membayar pungutan disarankan segera melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali. "Karena pengecekan akan dilakukan di bandara, di hotel dan juga di DTW. Ini semua demi kenyamanan liburan mereka di Bali," jelasnya.

Ia meminta biro perjalanan wisata untuk menginformasikan kepada seluruh kliennya bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki kebijakan baru seperti ini. "Sehingga mereka tidak kaget, dan bisa melakukan pembayaran sebelum berangkat ke Bali. Para guide, sopir-sopir pariwisata juga diingatkan agar selalu menginformasikan kebijakan ini kepada tamu yang sedang ditangani," tutupnya.