Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ubud Siap Melaksanakan Kebijakan Isoter Berbasis Desa

Bali Tribune / RAPAT ISOTER - Wagub Cok Ace saat menghadiri rapat Isoter berbasis desa di Ubud, Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar – Ubud sebagai salah satu Green Zone atau zona hijau bebas Covid-19 di Bali yang dijadikan tempat isolasi terpusat (Isoter) berbasis desa diharapkan mampu membuahkan hasil dalam menekan laju penyebaran pandemi. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat memimpin rapat peninjauan pelaksanaan Isoter berbasis desa di Kantor Camat Ubud Kabupaten Gianyar, Rabu (25/8). 

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kasus baru dan kematian pasien Covid-19. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Satgas Penanggulangan Covid-19 di Bali. Salah satu upaya yang dipercaya bisa menekan laju penyebaran adalah dengan pelaksanaan Isoter. 

Dikatakan Cok Ace, pembuatan Isoter sesuai dengan arahan Menko Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan ketika kunjungan kerjanya ke Bali minggu lalu. Isoter berbasis desa menjadi salah satu cara penekanan laju kasus Covid-19 di Bali.

"Menurut Menko, tingginya angka kasus di Bali dikarenakan banyak pasien orang tanpa gejala dan gejala ringan yang menjalankan isolasi mandiri, sehingga laju penyebarannya tidak bisa kita kontrol,” kata tokoh Puri Ubud ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemprov Bali juga melakukan berbagai pendekatan Isoter, seperti Isoter di hotel-hotel berbintang yang difasilitasi Pemprov bersama dengan pemkab/pemkot dan Isoter berbasis desa. “Saya meyakini Isoter berbasis desa sangat bagus diterapkan di Bali karena ini juga sesuai dengan kearifan lokal kita. Mungkin banyak masyarakat yang kurang nyaman jika harus diisolasi di hotel dan jauh dari tempat tinggal. Sehingga isolasi secara terpusat dengan fasilitas desa bisa menjadi salah satu solusi,” paparnya.

Cok Ace pun mendorong desa-desa untuk terus meningkatkan jumlah Isoter serta mengajak masyarakat untuk tidak ragu lagi menjalani perawatan di Isoter selain juga testing (pemeriksaan sampel). “Tentu saja target vaksinasi terus kita kejar, sehingga masyarakat Bali bisa memenuhi target vaksin pada September mendatang,” tegasnya.

Senada dengan Wagub Cok Ace, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Made Rentin juga meyakini bahwa pelaksanaan isolasi mandiri selama ini cukup berisiko, mengingat kultur rumah di Bali yang dihuni oleh banyak orang/kepala keluarga serta jiwa kekerabatan yang tinggi. Jika ada orang sekitar sakit maka tetangga beramai-ramai menjenguk. Konsep Isoter berbasis desa menurutnya bisa memanfaatkan rumah-rumah penduduk yang tidak terpakai atau fasilitas desa, tentu saja dengan pengawasan ketat dari aparat desa.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya menambahkan angka kasus baru di Bali masih cukup tinggi, sekitar 26%. Hal itu dikarenakan varian Delta yang 10 kali lebih cepat menyebar dibandingkan dengan varian Covid-19 yang biasa. Sementara untuk angka kematian di Bali 90% adalah masyarakat yang belum divaksin. “Untuk itu penambahan Isoter serta percepatan pencapaian vaksinasi kita targetkan agar bisa segera keluar dari pandemi ini,” katanya.

Para kepala desa sangat menyambut baik rencana tersebut. Ubud sebagai salah satu kawasan green zone di Bali siap melaksanakan kebijakan Isoter berbasis desa.

wartawan
YUE

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.