BALI TRIBUNE - Setelah pada sidang, Rabu (8/11), Bupati Gianyar A A Gde Agung Bharata mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Gianyar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018, Bupati Agung Bharata menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi dewan dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (13/11), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar.
Diawali jawaban atas Pemandangan Umum dari Frakasi Hanura Nasdem, Bupati Agung Bharata mengucapkan terima kasih atas sikap dan pendapat dalam mencermati RAPBD Tahun Anggaran 2018 sehingga dapat diproses pada tahap persidangan selanjutnya menjadi peraturan daerah.
Kemudian, Bupati Agung Bharata menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Gerindra tentang KUA dan PPAS tahun anggaran tahun 2018 telah disepakati tanggal 31 Juli 2017, baik yang berkaitan dengan Pendapatan dan Belanja. Namun, KUA dan PPAS tersebut masih bersifat dinamin dan sementara karena masih menunggu pagu definitid dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN Tahun Anggaran 2018.
Terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Bupati Agung Bharata menjelaskan, sependapat dengan Fraksi Demokrat dari di dalam pemasangan target PAD yang merujuk kepada UU No 28 Tahun 2019 tentang pajak dan retribusi daerah. Dijelaskan juga tentang Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 817,762 milyar lebih mengalami peningkatan Rp. 12,32 millar lebih dibandingkan dengan PAD Induk Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan PAD yang berakibat terjadinya peningkatan Insentif Pajak dan Retribusi daerah serta peningkatkan jasa pelayanan. Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ikut mempengaruhi naiknya belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung.
Bupati Agung Bharata menjelaskan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang mempertanyakan kejadian OTT yang menimpa oknum pejabat Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Hal tersebut menurutnya murni merupakan keteledoran yang bersangkutan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penegak hukum.
Terkait dengan langkah dan strategi dalam pengoptimalan pemungutan pajak, dilakukan dengan menyempurnakan pengendalian tiving box melalui penyempurnaan system IT sehingga dapat dipantau dari kantor khususnya Wajib Pajak (WP) yang sudah memiliki program. Sedangkan SP yang belum memiliki program pemanfaatan IT dalam transaksi usahanya dengan memberikan sosialisasi agar memanfaatkan IT dalam pengelolaan usahanya. Langkah lain yang dilakukan yakni, dari 10 jenis pajak yang dikelola, 8 jenis pajak sudah dapat dialakukan pembayaran secara online.
Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yang nyaman dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan melalui alokasi dana DAK. Terakhir, Bupati Agung Bharata menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi PDI – Perjuangan, yang menyatakan sependapat dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja RSU Sanjiwani dilaksanakan secara transparan. Direncanakan akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), khususnya untuk rekrutmen tenaga non PNS dimana saat ini sedang berkordinasi dengan BKN.
