BALI TRIBUNE - Hizbullah secara resmi dilantik menjadi Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Jumat (15/9) di Kantor OJK Bali-Nusra. Hizbullah yang asal Padang ini menggantikan rekannya Zulmi yang kini dipercaya memimpin OJK Regional 6 meliputi Makasar, Maluku dan Papua.
Pelantikan yang dilakukan secara sederhana dihadiri Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, serta jajaran perbankan termasuk BPR di Bali. Di sela-sela pelantilkan, Zulmi mengakui masalah NPL-Non Performing Loan (kredit macet) perlu mendapatkan perhatian serius khususnya di BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Pasalnya BPR yang jumlahnya 138 di Bali, tercatat NPLnya cukup tinggi yakni di atas 7 persen.
“Kalau rata-rata perbankan (bank umum dan BPR) di Bali NPL-nya 3,4 persen. Tapi BPR cukup tinggi yakni 7 persen lebih,” katanya. Meski angka tersebut masih dalam ambang aman, namun Zulmi mengingatkan agar perbankan lebih berhati-hati. Pasalnya kalau NPL tinggi berarti pemasukan bank (BPR) akan berkurang, sementara biaya/pengeluaran tetap.
“Ini kan kalau terus terjadi akan bermasalah bagi bank bersangkutan,” ujarnya. Kredit macet tersebut menurutnya lebih banyak disebabkan karena daya beli properti yang lesu beberapa waktu terakhir. “Sejumlah BPR banyak bermain di sini, ketika daya beli lesu, kemampuan membayar nasabah bermasalah sehingga kreditnya jadi macet,” tegasnya.
Zulmi menambahkan secara umum kondisi keuangan khususnya perbankan di Bali cukup baik. Ia berharap suku bunga kredit bisa dibuat lebih rendah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses keuangan. Namun kondisi ini harus diimbangi dengan likuiditas di pasar yang baik. Sementara Hizbullah mengatakan akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pendahulunya.
Ia bahkan optimis di semester 2 ini pertumbuhan kredit akan meningkat. Sebab di semester ini anggaran pembangunan sudah cair sehingga kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Soal NPL BPR yang tinggi, menurutnya masih tergolong aman. Sebab bunga BPR memang lebih tinggi dari bank umum. Namun ia berharap NPL bisa segera turun.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu OJK melakukan Optimalisasi SDM dengan melakukan pergantian pejabat, setelah melakukan perubahan organisasi sebagai kelanjutan program efisiensi dan efektifitas lembaga, OJK kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional dan Daerah.
“Pergantian unsur pimpinan seperti yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari proses optimalisasi, pengembangan dan penyegaran sumber daya manusia OJK sebagai upaya membangun OJK menjadi lembaga yang dapat menjawab berbagai harapan dan tuntutan stakeholders terhadap keberadaan OJK,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beberapa waktu lalu.
